Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Gamal Albinsaid: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Platform Digital dan Perkuat Jaminan Sosial

Gamal Albinsaid: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Platform Digital dan Perkuat Jaminan Sosial

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Gamal Albinsaid, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab perubahan dunia kerja akibat transformasi digital dengan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja platform digital serta memperkuat sistem jaminan sosial nasional. Hal tersebut disampaikan Gamal dalam sesi diskusi Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo

Muh. Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Akhiri Polarisasi Pekerja dan Pengusaha

Muh. Haris: RUU Ketenagakerjaan Harus Akhiri Polarisasi Pekerja dan Pengusaha

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh. Haris, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum untuk membangun hubungan industrial yang lebih harmonis antara pekerja dan pengusaha. Menurutnya, regulasi baru harus mampu menghadirkan keseimbangan kepentingan sehingga tercipta iklim kerja yang sehat sekaligus mendukung pertumbuhan industri nasional. Hal tersebut disampaikan

Achmad Ru’yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Hadirkan Industri Maju dan Pekerja Sejahtera

Achmad Ru’yat Dorong RUU Ketenagakerjaan Hadirkan Industri Maju dan Pekerja Sejahtera

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha secara berimbang, sehingga melahirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Ru’yat saat sesi diskusi dalam Kelompok Diskusi Terpumpun

FGD Fraksi PKS, KSPSI MJH Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Harus Disusun dengan Partisipasi Publik yang Bermakna

FGD Fraksi PKS, KSPSI MJH Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Harus Disusun dengan Partisipasi Publik yang Bermakna

 

Jakarta (09/07) — Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) MJH, Arif Minardi, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sejak tahap awal penyusunan draf. Menurutnya, partisipasi publik yang bermakna menjadi syarat utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pekerja maupun dunia usaha.

Soroti Keluhan Jalan Tol, Abdul Hadi Desak Percepatan Aturan SPM dan Tindak Tegas Truk ODOL

Soroti Keluhan Jalan Tol, Abdul Hadi Desak Percepatan Aturan SPM dan Tindak Tegas Truk ODOL

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi, menyoroti keras berbagai keluhan masyarakat terkait standar pelayanan jalan tol di Indonesia. Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB II (Pulau Lombok) ini mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bina Marga, dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk segera merealisasikan

FGD Fraksi PKS, APINDO: RUU Ketenagakerjaan Harus Selaras dengan Transformasi Ekonomi Nasional

FGD Fraksi PKS, APINDO: RUU Ketenagakerjaan Harus Selaras dengan Transformasi Ekonomi Nasional

 

Jakarta (09/07) — Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan tidak cukup hanya memperbaiki regulasi yang sudah ada, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong transformasi ekonomi nasional, memperkuat industrialisasi, dan menciptakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Pandangan tersebut disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, bersama Dewan Pakar APINDO, Wijayanto Samirin,

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

Netty Prasetiyani Dorong RUU Ketenagakerjaan Adaptif terhadap Perubahan Dunia Kerja

 

Jakarta (09/07) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan regulasi yang adaptif, berkeadilan, dan menyeimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja, dunia usaha, maupun pemerintah. Hal tersebut disampaikan Netty saat memberikan sambutan dan pemaparan dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo Vadis RUU Ketenagakerjaan yang

FGD Fraksi PKS, Ahli Hukum Ryan Bakry Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Jangan Sekadar Salin UU Lama

FGD Fraksi PKS, Ahli Hukum Ryan Bakry Tegaskan RUU Ketenagakerjaan Jangan Sekadar Salin UU Lama

 

Jakarta (09/07) — Ahli Hukum Ketenagakerjaan, Mohammad Ryan Bakry, menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan tidak sekadar mengulang substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Menurutnya, pembaruan regulasi ketenagakerjaan harus mampu mengantisipasi dinamika hubungan kerja, perubahan teknologi, hingga tantangan dunia kerja di masa depan. Hal tersebut disampaikan Ryan

FGD Fraksi PKS, Menaker: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Sekaligus Perkuat Daya Saing Industri

FGD Fraksi PKS, Menaker: RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Sekaligus Perkuat Daya Saing Industri

 

Jakarta (09/07) — Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yassierli, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus menjadi momentum membangun kontrak sosial baru bagi dunia kerja Indonesia yang mampu menjamin perlindungan pekerja sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Yassierli saat menyampaikan keynote speech dalam Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo Vadis RUU

Ledia Hanifa: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

Ledia Hanifa: RUU Ketenagakerjaan Harus Hadirkan Hubungan Industrial yang Adil, Harmonis, dan Transformatif

 

Jakarta (09/07) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Hal tersebut disampaikan saat mewakili Ketua Fraksi PKS DPR RI dalam sambutan pembukaan Kelompok Diskusi Terpumpun (FGD) bertajuk Quo