Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK ============================================================ Disampaikan oleh     : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Nomor Anggota        : A-425   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR-RI –

Pendapat Mini Fraksi RUU Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Pembentukan Provinsi Barat Daya

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI PAPUA, PROVINSI PAPUA BARAT DAN PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA ============================================================== Disampaikan Oleh          : Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T Anggota Nomor              : A-427   Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang Kami Hormati: Pimpinan dan

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI terhadap Hasil Harmonisasi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP HASIL HARMONISASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN Dibacakan oleh: KH. Bukhori Yusuf, Lc., MA. No. Anggota: A-440     Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi; –

Pandangan Fraksi PKS DPR RI atas Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2023

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ATAS PENYAMPAIAN PEMERINTAH TERHADAP KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023   Disampaikan oleh: Dr. H. Fahmi Alaydroes, M.M. Nomor Anggota: A-432   Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPR RI Jakarta, 24 Mei 2022   PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Fraksi PKS Terima Kunjungan DPW PKS Papua dan Papua Barat

 

Anggota Legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Saadiah Uluputty, Mardani Ali Sera, dan Ledia Hanifa Amaliah menerima kunjungan aspirasi dari DPW PKS Papua dan Papua Barat di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, pada Kamis (14/04) siang. Dalam kunjungan aspirasi ini, pihak DPW menyampaikan kondisi yang terjadi di Papua dan Papua Barat terkait Pembahasan Rancangan

Pendapat FPKS DPR RI terhadap RUU tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pengunungan Tengah

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  TENTANG PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TENGAH, DAN PROVINSI PEGUNUNGAN TENGAH ============================================================ Disampaikan oleh : Dr. H. MARDANI, M.Eng. Nomor Anggota           : A-422   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan

RUU TPKS Belum Komprehensif, PKS Konsisten Menolak Dilanjutkan

 

  RUU TPKS Belum Komprehensif, PKS Konsisten Menolak Dilanjutkan   Muatan RUU TPKS: pelecehan seksual nonfisik; penyiksaan seksual; pelecehan seksual fisik; eksploitasi seksual pemaksaan kontrasepsi; perbudakan seksual; pemaksaan sterilisasi; kekerasan seksual berbasis elektronik; pemaksaan perkawinan; Dll. Yang belum dimasukkan: Perzinaan dan perluasan makna zina Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara menyimpang (LGBT) Perlu adanya penyesuaian Tindak

Utang Meroket, PKS Minta Pemerintah Serius Tuntaskan Janji Kurangi Utang Negara

 

  DATA DAN FAKTA Utang Negara “Utang pemerintah di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan. Sebelum menjadi Presiden RI, Tim Kampanye Jokowi sendiri kerap melontarkan wacana untuk mengurangi jumlah utang pemerintah. Namun, utang pemerintah justru terus mengalami kenaikan. Bahkan dalam kurun waktu 2014 hingga 2019, pemerintah sudah mencetak utang baru sebesar Rp 4.016 triliun”.  

Pendapat Fraksi PKS DPR RI terhadap RUU tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang

 

PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN MENJADI UNDANG-UNDANG =========================================================================  Disampaikan oleh:  Nomor Anggota: Bismillahirrahmanirrahiim  Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  Salam Sejahtera untuk kita semua    Yang kami