Terdapat tiga pertimbangan utama kami yang membuat urgensi RUU Minuman Beralkohol (Minol) menjadi relevan untuk dikemukakan saat ini. Pertama, adalah pertimbangan filosofis. Kedua, pertimbangan sosiologis. Ketiga, adalah pertimbangan yuridis.
Banyak sekali kegaduhan di negeri kita; mulai dari perubahan UU KPK yang terkesan dipaksakan di akhir periode pemerintahan Jokowi 2014-2019, kemudian kegaduhan Perpu 1/2020 yang kemudian menjadi UU.
Peluncuran lambang PKS dengan warna dasar putih, motif jingga dan hitam menjadi salah satu penanda kepengurusan Presiden Ahmad Syaikhu yang Fresh dan simple. Lambang yang telah lama di inisiasi oleh Presiden Muhammad Sohibul Iman bersamaan dengan Hymne dan Mars PKS. Tongkat Estafet terjadi dengan paripurna. InsyaAllah bergerak lebih luwes, berkolaborasi lebih inklusif dan melayani lebih luas.
Hari Pahlawan tahun ini dijalani dengan kondisi yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Sangat mungkin tidak ada lagi upacara bersama di berbagai instansi untuk memperingati Hari Pahlawan mengingat Indonesia masih dalam situasi pandemi covid-19 yang juga belum berakhir. Bahkan kasus baru harian secara nasional masih diatas 3500 kasus.
Berbicara mengenai pemuda, selalu menarik minat banyak orang dan tidak ada habis-habisnya pembahasan. Karena pada umumnya masa muda merupakan suatu titik ekuilibrium kehidupan dimana bertemunya idealism dengan semangat yang berapi-api.
UU Cipta Kerja turut berdampak pada pada perubahan sejumlah ketentuan di UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja (versi 812 halaman).
Terdapat dua poin kritis penulis terhadap ketentuan baru terkait sanksi ini. Pertama, penerapan sanksi administratif sesungguhnya tidak efektif apabila diperuntukkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya berat, khususnya dalam hal iklan niaga yang mempromosikan produk rokok dan minuman keras (miras).
Akhirnya RUU Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna dadakan pada hari senin (5/10) malam lalu. Penetapannya dalam rapat Badan Legislasi untuk pengambilan keputusan tingkat pertama juga dilakukan pada tengah malam pada sabtu (3/10) sehingga tidak banyak diketahui publik.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mengatakan, fenomena ini menunjukan betapa rentannya simbol agama sebagai identitas kelompok agama menjadi objek kekerasan sehingga sangat potensial menjadi bom waktu bagi meletusnya konflik horizontal di masa mendatang.
RUU APBN 2021 sudah disahkan, Total Belanja Pemerintah Pusat disepakati, hampir Rp. 2000 Triliun, tepatnya Rp.1.954 Triliun.