MUI Usul Jabatan Presiden 7-8 Tahun 1 Periode, PKS: Perlu Dasar Kuat
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai usulan MUI soal masa jabatan presiden masih perlu banyak pertimbangan. Ia mengatakan perlu ada dasar kuat untuk mewujudkan usulan itu.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai usulan MUI soal masa jabatan presiden masih perlu banyak pertimbangan. Ia mengatakan perlu ada dasar kuat untuk mewujudkan usulan itu.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah mengapresiasi setinggi-tingginya peran pers, khususnya awak media yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen, yang telah berjasa besar dalam memberitakan serta menyampaikan transfer knowledge kepada masyarakat mengenai kinerja DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera memberi sejumlah catatan terhadap Raperda DKI Jakarta terkait Penanggulangan COVID-19.
Anggota Komisi II DPR RI, Nasir Djamil, menyampaikan beberapa catatan penting terkait demo menolak RUU Omnibus Law Ciptaker.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengapresiasi pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menilai perlu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pilkada 2020.
Anggota DPR dari F-PKS Mardani Ali Sera memaparkan defisit yang dipatok 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB) menunjukkan APBN 2021 dibiayai dengan utang. Angka defisit itu, menurutnya, secara tak langsung memperlihatkan tidak efisiennya anggaran negara.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rofik Hananto mengatakan pihaknya belum bisa menerima penjelasan yang kurang lengkap menyangkut alokasi anggaran yang besar, apalagi kita sedang menghadapi situasi yang tidak menentu pada tahun 2021 nanti.
Pemerintah sepakat tetap melaksanakan Pilkada Serentak 2020 pada Desember mendatang. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengorkestrasi pelaksanaan pilkada tahun ini.