Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil meminta kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) agar ikut serta melakukan pencegahan politik uang dalam pemilihan presiden dan pilkada, melalui publikasi notifikasi atau red alert nama terduga ke semua bank umum.
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty dalam rapat komisi IV dengan KKP meminta kepastian regulasi kawasan LIN yang bukan untuk Maluku saja, tetapi juga untuk Maluku Utara, Papua, Papua Barat, NTT, NTB dan Sulawesi masuk dalam kawasan satu desain besar ini.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati berpendapat bahwa kaji ulang PTM memang perlu dilakukan ketika tren kasus menunjukkan peningkatan signifikan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai, inti masalah terkait DMO tersebut menurutnya bukan karena aturan. Namun, bagaimana aturan tersebut ditegakkan, kontrol, dan termasuk sanksi kepada mereka yang tidak memenuhi DMO tersebut.
Menyikapi keinginan pemerintah menerapkan aturan kuota tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Saadiah Uluputty menyarankan ke pemerintah, agar penangkapan ikan terukur harus memperhatikan keadilan bagi nelayan di Indonesia.
Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwita Sari mempertanyakan alasan pemerintah yang hapus premium untuk kebutuhan rakyat kecil.
Dalam pandangan Anggota Fraksi PKS DPR RI Nasir Djamil, laporan dari Ubedilah Badrun merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu KPK memberantas korupsi.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengkritik kebijakan pemerintah yang kini membuka pintu masuk kedatangan dari semua negara di tengah ancaman varian Omicron.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Alifudin menilai masih adanya daerah yang rendah cakupan vaksinasinya perlu menjadi perhatian seluruh pihak.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk menjadi Hak Inisiatif DPR, perlu dilakukan bersamaan dengan pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sudah carry-over di periode DPR RI 2014-2019.