Wakil Ketua MPR Dr. Hidayat Nur Wahid (HNW) MA., meminta agar generasi muda yang menempuh pendidikan di pesantren selain fokus untuk belajar dan menghafal Al Quran, juga mengamalkan ajaran Al Quran tentang menghormati keberagaman umat manusia.
Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menceritakan pengalaman dirinya hengkang dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan berlabuh ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2017.
Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengatakan, PKS siap memperjuangkan Agar dana otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh tidak berakhir pada tahun 2027.
Anggota Komisi III DPR RI, Achmad Dimyati Natakusumah mendesak pihak Polsek Tanjung Duren segera menangkap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Eko Soleh Supriyono (40) terhadap anaknya Muhammad Raeyhan Irfansyah (16), warga Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Pengibaran bendera LGBT di Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris di Jakarta menimbulkan polemik. PKS memprotes keras pengibaran bendera LGBT tersebut. Ketua Polhukam DPP PKS Al Muzammil Yusuf sudah menduga sikap Kedubes Inggris yang lebih condong mendukung LGBT. Muzammil menyebut hal itu bukan pertama kali terjadi.
Penyakit mulut dan kuku (PMK) hewan ternak muncul lagi di Indonesia yang sebenarnya telah mendapat status bebas PMK sejak 1990. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin menuding Kementerian Pertanian (Kementan) lalai.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mendukung imbauan Kejaksaan Agung (Kejagung) kepada para terdakwa agar tidak mengenakan atribut keagamaan yang tidak dikenakan sehari-hari, saat menjalani persidangan.
Menurut politikus senior PKS, Muhammad Nasir Djamil, yang dilakukan Singapura merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengevaluasi Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Prof Budi Santosa Purwokartiko gegara ujaran menyinggung orang memakai penutup kepala sebagai manusia gurun.
Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait besaran harga dan pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang mencapai Rp 43,5 miliar. BURT kemudian bakal memutuskan lanjut atau tidaknya proyek tersebut.