Jakarta (16/07) — Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menegaskan bahwa setiap eskalasi militer di kawasan Selat Hormuz tidak pernah dipandang pasar sebagai peristiwa regional, melainkan ancaman langsung terhadap keamanan energi dunia.
“Bahkan sebelum satu tetes minyak pun benar-benar terganggu, pasar sudah lebih dulu menghitung risiko. Akibatnya, yang naik bukan hanya harga minyak mentah, tetapi juga premi risiko (risk premium), biaya asuransi kapal, ongkos logistik, hingga tarif pengangkutan energi. Dengan kata lain, pasar tidak sedang membeli minyak, tetapi membeli ketidakpastian,” kata Amin saat dihubungi, Rabu (15/7/2026).
Sebagaimana diketahui, per hari ini, harga Brent kembali bergerak mendekati kisaran US$86 per barel seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Namun, sambung Amin, hal yang perlu diwaspadai bukanlah angka hari ini, melainkan potensi eskalasinya. Amin menjelaskan, apabila konflik berkembang menjadi gangguan nyata terhadap arus pelayaran di Selat Hormuz, bukan tidak mungkin harga minyak kembali menembus kisaran US$100 hingga US$110 per barel.
“Dalam kondisi seperti itu, yang dihadapi dunia bukan lagi sekadar gejolak harga komoditas, melainkan sebuah energy security shock yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi global,” tutur dia.
Bagi Indonesia, lanjut dia, eskalasi di Selat Hormuz tidak boleh dipandang hanya dari perspektif kenaikan harga BBM. Ia menyampaikan, persoalan yang sesungguhnya jauh lebih luas karena menyentuh fondasi fiskal, stabilitas moneter, hingga daya tahan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertama, terhadap APBN. Di sinilah paradoks energi Indonesia semakin terlihat. Kita adalah negara penghasil minyak, tetapi pada saat yang sama sangat bergantung pada impor minyak mentah dan BBM. Produksi domestik terus menurun, sementara kebutuhan energi terus meningkat. Ketergantungan ini membuat Indonesia menjadi ‘importer harga’, bukan ‘penentu harga’,” terang Amin.
Ia juga menyoroti bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia otomatis memperbesar nilai impor migas, memperlebar defisit neraca perdagangan migas, menekan nilai tukar rupiah, sekaligus meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi apabila pemerintah tetap mempertahankan harga BBM domestik.
“Artinya, setiap lonjakan harga minyak global akan langsung menggerus ruang fiskal negara. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau perlindungan sosial justru berpotensi tersedot untuk menambal lonjakan biaya energi,” beber dia.
Dampak kedua, Amin menyebut bahwa inflasi Indonesia akan jauh lebih kompleks daripada sekadar kenaikan harga BBM karena energi merupakan input dasar hampir seluruh aktivitas ekonomi.
“Ketika harga energi naik, biaya transportasi meningkat, ongkos distribusi membengkak, biaya produksi industri bertambah, hingga harga pangan ikut terdorong naik. Fenomena inilah yang dalam teori ekonomi disebut sebagai cost-push inflation. Yang lebih mengkhawatirkan, inflasi jenis ini sulit dikendalikan hanya dengan kebijakan moneter karena akar persoalannya berasal dari sisi pasokan (supply shock), bukan dari lonjakan permintaan,” sebut dia.
Lebih jauh, Amin memandang bahwa eskalasi di Selat Hormuz juga bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, harga energi yang tinggi akan mempersempit margin keuntungan dunia usaha, menekan daya saing industri, mengurangi ekspansi investasi, bahkan berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja. Dalam situasi global yang masih dibayangi perlambatan ekonomi, tekanan biaya produksi dapat memperlemah konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan Indonesia.
“Dengan kata lain, konflik geopolitik yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia dapat menjalar menjadi ancaman nyata terhadap pertumbuhan ekonomi domestik,” tegas dia.
Meski demikian, Amin mengimbau agar masyarakat tidak perlu terburu-buru menyimpulkan bahwa kenaikan harga minyak dunia otomatis akan diikuti kenaikan harga BBM dalam negeri. Sebab, mekanisme penetapan harga BBM di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti fluktuasi harga minyak harian karena pemerintah masih memiliki instrumen subsidi, kompensasi, pengelolaan fiskal, serta berbagai skema stabilisasi lainnya.
“Namun perlu dipahami pula bahwa instrumen tersebut bukan tanpa batas. Semakin lama harga minyak bertahan tinggi, semakin besar pula tekanan terhadap APBN. Karena itu, persoalannya bukan sekadar apakah harga BBM naik atau tidak, melainkan sampai seberapa kuat kemampuan fiskal negara menopang kebijakan tersebut,” pungkas dia.
Oleh sebab itu, Amin meminta agar pemerintah tidak boleh hanya bersikap reaktif menunggu harga minyak bergerak lebih tinggi. Momentum ini justru harus menjadi alarm untuk mempercepat reformasi sektor energi nasional.
“Pertama, memperkuat ketahanan energi melalui pembangunan cadangan strategis BBM yang memadai serta diversifikasi sumber impor agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada kawasan yang rentan konflik,” ucapnya.
Kedua, dirinya meminta agar pemerintah mempercepat peningkatan produksi migas nasional dan optimalisasi lapangan-lapangan yang masih potensial. Ketiga, ia meminta pemerintah mempercepat pengembangan energi domestik seperti biodiesel, bioavtur, gas bumi, serta energi baru dan terbarukan.
“Diversifikasi energi bukan lagi sekadar agenda lingkungan, tetapi sudah menjadi strategi geopolitik untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor,” paparnya.
Keempat, dirinya meminta pemerintah menjaga disiplin fiskal and memperkuat koordinasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, serta pelaku industri agar stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kepercayaan pasar tetap terjaga apabila gejolak global berlangsung lebih lama dari perkiraan.Amin menilai, eskalasi di Selat Hormuz seharusnya menjadi refleksi bahwa keamanan energi kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keamanan nasional.Negara yang bergantung pada impor energi pada hakikatnya juga menggantungkan stabilitas ekonominya pada dinamika politik negara lain.
“Karena itu, solusi jangka panjang tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah harga BBM naik atau tidak. Yang jauh lebih mendasar adalah membangun kedaulatan energi nasional. Indonesia harus meningkatkan produksi energi domestik, mempercepat hilirisasi sektor energi, memperluas pemanfaatan bioenergi dan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi konsumsi, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor,” tandas dia.