Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Rubrik
Pandangan Fraksi

Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila

Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila

 

Disampaikan oleh : KH. Bukhori Yusuf, L.C.,M.A. Nomor Anggota: A- 440 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua,

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Pendapat Mini Fraksi PKS DPR RI Terhadap RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

 

 Disampaikan oleh : Drs. H. Adang Daradjatun Nomor Anggota:  A – 426   Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota DPR-RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan   Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat dan

Pendapat Akhir Mini F-PKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pendapat Akhir Mini F-PKS DPR RI Terhadap RUU Tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 

Disampaikan oleh : Dr. H. Mulyanto, M.Eng Nomor Anggota : A-450 Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI; – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI beserta jajarannya; – Menteri lainnya sesuai undangan; – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan, Segala

Argumentasi Fraksi PKS Menolak Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang

Argumentasi Fraksi PKS Menolak Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang

 

A. Potensi Melanggar Konstitusi 1. Fraksi PKS berpendapat bahwa PERPPU No. 1 Tahun 2020 berpotensi melanggar konstitusi disebabkan beberapa pasal yang cenderung bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini terkait dengan kekuasaan Pemerintah dalam penetapan APBN yang mereduksi kewenangan DPR, kekebalan hukum, dan terkait kerugian keuangan Negara. Pertama, PERPPU di Pasal 12 ayat 2 menyatakan

Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap Revisi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pendapat Fraksi PKS DPR RI Terhadap Revisi UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

 

Disampaikan oleh : Adang Daradjatun (A-426)     Bismillahirrahmanirrahiim,   Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.   Salam Sejahtera untuk kita semua.   Yang kami hormati: – Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi DPR RI – Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan   Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang telah memberikan rahmat

Sikap Resmi FPKS DPR RI Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja

Sikap Resmi FPKS DPR RI Terhadap Omnibus Law Cipta Kerja

 

Assalamualaikum WR, WB. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang terdiri dari 174 Pasal 1029 halaman merupakan RUU yang perlu mendapatkan perhatian dan konsentrasi penuh. Namun saat ini, Bangsa Indonesia dan juga pemerintah sedang menghadapi persoalan yang amat serius yaitu persoalan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sehingga berdampak