Medan (29/06) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah segera mengintegrasikan sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup seluruh perguruan tinggi, baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS), guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia. Usulan ini disampaikan Fikri dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Universitas Sumatera
Ngawi (29/06) — Kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh Riyono Caping langsung menuju titik-titik strategis yang berkaitan dengan agenda nasional kedaulatan pangan. Harga gabah dan jagung di tingkat petani menjadi fokus utama untuk mengetahui sejauh mana kebijakan negara betul-betul dirasakan oleh rakyat. “Harga gabah dan beras di tingkat petani harus sesuai dengan aturan dalam Inpres Nomor
Sinjai (28/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sulawesi Selatan, Meity Rahmatia, secara resmi melantik Ratnawati Arif, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sinjai, sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Sinjai Periode 2026–2031. Acara yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Sabtu (27/6/2026),
Jakarta (28/06) — Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengkritik keras pernyataan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) terkait kasus penganiayaan berat yang menimpa seorang perempuan berinisial YTR (29) di Bandung, Jawa Barat. Habib Aboe menilai sikap Komnas Perempuan yang menyebut kasus tersebut belum dapat dikategorikan sebagai penyiksaan berdasarkan Konvensi
Jakarta (28/06) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Adang Daradjatun, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bareskrim Polri atas keberhasilannya mengungkap jaringan perjudian online (judol) internasional yang beroperasi di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Pengungkapan kasus tersebut merupakan capaian penting dalam upaya pemberantasan kejahatan siber lintas negara. Dalam pengembangan perkara, Bareskrim Polri
Jakarta (28/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) saat mengikuti latihan berbasis militer. Saadiah mendesak pemerintah mengusut tuntas penyelenggaraan kegiatan tersebut dan menghentikan pola pelatihan yang dinilai tidak sesuai bagi warga sipil. Menurut Saadiah, insiden yang merenggut nyawa peserta
Jeneponto (28/06) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, pada Jumat (26/6/2026) menyalurkan secara langsung bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) kepada ratusan siswa dari masyarakat prasejahtera di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Politisi yang kini duduk di Komisi XIII DPR RI itu menemui langsung para siswa yang didampingi orang tua mereka sebagai bentuk
Majalengka (28/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, dan Subang), Ateng Sutisna, mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan pimpinan DPRD Fraksi PKS se-Jawa Barat yang diinisiasi Ketua DPW PKS Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan, pada Rabu (24/6/2026). Menurut Ateng, forum tersebut merupakan langkah strategis untuk
Jakarta (27/06) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Mojokerto dan sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari sopir angkutan barang, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada ketersediaan
Jakarta (27/06) – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak, menegaskan bahwa APBN 2027 harus bertransformasi menjadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar membiayai belanja pemerintah. Menurutnya, belanja pemerintah pada sektor strategis harus mampu menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing nasional. Amin mengapresiasi perubahan paradigma pemerintah