Jakarta (27/06) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyoroti kelangkaan BBM bersubsidi jenis Biosolar dan Pertalite yang dalam beberapa hari terakhir memicu antrean panjang di sejumlah SPBU di Mojokerto dan sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari sopir angkutan barang, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada ketersediaan BBM untuk menjalankan usahanya.
Menurut Meitri, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai gangguan distribusi biasa, melainkan harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Meitri mengungkapkan, hasil pengawasan BPH Migas periode Mei 2026 menunjukkan bahwa kelangkaan di sejumlah daerah berkaitan dengan berbagai penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi yang selama ini telah menggerus kuota masyarakat yang berhak.
Laporan tersebut mencatat adanya koreksi penyaluran Solar bersubsidi (JBT) secara nasional sebesar 15.823 kiloliter setelah ditemukan berbagai pelanggaran di lapangan. Salah satu modus yang paling banyak ditemukan ialah praktik pelangsiran menggunakan barcode ganda atau duplikasi sehingga kendaraan dapat berulang kali membeli BBM bersubsidi di beberapa SPBU dalam waktu singkat.
Masih dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa aparat juga menemukan penyaluran tidak wajar kepada pihak yang tidak berhak menerima subsidi. BBM tersebut kemudian ditimbun dan dialihkan ke sektor industri maupun pertambangan dengan harga jual yang lebih tinggi.
“Pada Mei 2026, aparat telah menyita 317.454 liter total volume barang bukti, yang 65 persennya merupakan BBM Solar bersubsidi hasil penyalahgunaan,” ungkapnya.
Kondisi yang dialami masyarakat Mojokerto hari ini, lanjut Meitri, menunjukkan bahwa setiap liter BBM bersubsidi yang bocor pada akhirnya merugikan rakyat kecil. Yang dirugikan bukan hanya sopir truk, tetapi juga petani, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang harus mengantre berjam-jam.
“Karena itu, pemerintah harus memastikan distribusi berjalan secara adil, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Meitri di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).
Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur VIII ini menilai sistem pencatatan yang masih bergantung pada input manual di sebagian SPBU membuka ruang terjadinya penyimpangan sehingga perlu diperkuat melalui sistem digital yang lebih terintegrasi.
Sebagai langkah jangka pendek, Meitri meminta Pertamina segera menambah pasokan BBM bersubsidi atau menetapkan kuota darurat bagi jalur distribusi logistik strategis di Mojokerto agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih.
Sementara untuk solusi jangka panjang, ia mendorong dilakukannya audit digital terhadap sistem distribusi BBM bersubsidi serta percepatan penerapan teknologi Asersi Ujung Nozzle di seluruh SPBU Jawa Timur. Untuk informasi, teknologi Asersi Ujung Nozzle memungkinkan volume BBM yang keluar dari dispenser SPBU tercatat secara otomatis ke pusat data sehingga mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual dan mempersempit ruang human error.
“Digitalisasi melalui MyPertamina harus benar-benar menjadi instrumen pengawasan yang akurat. Segala celah yang membuka ruang untuk praktik menyimpang perlu segera ditutup dan disempurnakan. Di samping itu, percepatan implementasi teknologi Asersi Ujung Nozzle di setiap SPBU mutlak diperlukan untuk menutup celah manipulasi data sekaligus menjamin transparansi penyaluran BBM bersubsidi bagi masyarakat,” tegasnya.
Politisi PKS ini menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga distribusi BBM kembali normal. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Pertamina dan BPH Migas mendatang, Meitri berkomitmen untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi serta memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.