Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi (Anggota Komisi III DPR RI F-PKS) Dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini berada dalam situasi sangat penting. Tahun 2026 menjadi tonggak peradaban hukum, awal perubahan hukum yang paling penting sejak kemerdekaan, khususnya dalam bidang pidana. Dengan diimplementasikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan KUHAP yang baru, perspektif kita
Jakarta (30/12) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengutuk keras pengakuan sepihak Israel terhadap Somaliland sebagai negara merdeka yang memisahkan diri dari kedaulatan Republik Federal Somalia. Tindakan Israel tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius dan terang-terangan terhadap hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjunjung tinggi prinsip integritas dan kedaulatan wilayah negara berdaulat.
Jakarta (30/12) — Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi PKS, Johan Rosihan menyebutkan tahun 2026 diproyeksikan menjadi periode krusial, karena dua tekanan besar berjalan bersamaan, yakni krisis ekologis yang makin nyata dan kerentanan sistem pangan nasional akibat perubahan iklim, konflik global, serta tata kelola domestik yang belum sepenuhnya beres. “Jika tidak ditangani dengan pendekatan struktural,
Jakarta (29/12) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) yang mulai dijalankan di sejumlah daerah. “Penyaluran MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita adalah intervensi yang sangat strategis. Pemenuhan gizi pada fase 1.000 hari pertama kehidupan sangat menentukan
Maluku Tengah (29/12) — Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, turun langsung ke lahan pertanian di Kilometer 10 Negeri Huameteno, Kecamatan Amahai, untuk mengikuti panen jagung bersama Kelompok Tani Lestari dan Kelompok Tani Sumber Lestari, Minggu (28/12/2025). Di tengah hamparan jagung yang menguning dan siap panen, Saadiah tampak berbaur dengan
Tegal (29/12) – Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Fikri Faqih, menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan kepada masyarakat dan akademisi di Akademi Kebidanan (Akbid) Siti Fatimah, Jumat (26/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi terbaru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, sekaligus menjembatani
Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadikan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA tahun 2025 sebagai peta jalan perbaikan mutu, bukan ajang saling menyalahkan. Menurutnya, capaian rata-rata nasional ini harus dilihat sebagai masukan nyata dari lapangan yang membutuhkan respons bijak dan kolaboratif.
Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah Indonesia dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Republik Federal Somalia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah. Hal tersebut disampaikan menyusul berkembangnya wacana pengakuan sepihak terhadap Somaliland yang dinilai berpotensi memicu konflik baru, memperparah instabilitas kawasan, serta
Jakarta (29/12) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, mengecam manuver Israel yang mengakui Somaliland sebagai negara. Somaliland merupakan wilayah Republik Somalia yang saat ini dikuasai kelompok separatis. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pengalihan perhatian dunia dari berlanjutnya kejahatan kemanusiaan Israel di Gaza dan Palestina. Pemerintah Indonesia pun didorong
Bandung Barat (29/12) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota MPR RI, Ahmad Heryawan, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Senin (15/12/2025) sore. Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Heryawan menyampaikan berbagai putusan MPR RI yang berkaitan dengan penguatan Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila sebagai dasar