Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Akhiri Konflik Agraria, Aher Dukung Percepatan Kementerian ATR/BPN Menuntaskan Kebijakan Satu Peta Sebelum 2028

 

Jakarta (30/01) — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong percepatan penyelesaian Kebijakan Satu Peta agar dapat tuntas sebelum tahun 2028 sebagai upaya permanen mengakhiri konflik agraria di Indonesia. Program peta tunggal yang saat ini didukung oleh pinjaman Bank Dunia sebesar Rp10,5 triliun diharapkan dapat dipercepat pengerjaannya melalui dukungan fiskal

Nevi Zuairina Dorong Penggunaan SEPABLOCK untuk Percepatan Hunian Tetap Pascabencana

 

Padang (30/01) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya pemanfaatan inovasi bahan bangunan nasional seperti SEPABLOCK (Semen Padang Bata Interlock) guna mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Hal tersebut disampaikan Nevi saat mengikuti kunjungan kerja Komisi

Aher Dukung Percepatan Pengembalian Dana Transfer Daerah Pascabencana

 

Jakarta (30/01) — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan pengembalian dana Transfer ke Daerah sebesar Rp10,6 triliun bagi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat pascabencana alam. Kebijakan fiskal yang disetujui Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memperkuat kapasitas anggaran daerah untuk proses rehabilitasi, rekonstruksi, serta mitigasi risiko bencana

Hendry Munief: Gaung Informasi Piala Dunia 2026 Belum Menyentuh Masyarakat Daerah

 

Jakarta (29/01) — Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI, serta Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, sebagai persiapan kolaborasi penayangan Piala Dunia 2026 di TVRI. Sejumlah masukan dari Komisi VII disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut. Sebagaimana diketahui, RDP ini merupakan bagian dari komunikasi

Aher Apresiasi Rencana Pemerintah Salurkan Bantuan Tunai bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatera

 

Jakarta (29/01) — Pemerintah berencana menyalurkan bantuan tunai bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih menunggu proses verifikasi dan validasi data dari pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada 19/01/2026 meminta para kepala daerah untuk segera menyetorkan data akurat yang mencakup nama

Kasus Hogi Minaya, Nasir Djamil Ingatkan Polisi: Keadilan Bukan Sekadar Pasal

 

Jakarta (29/01) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menekankan pentingnya penerapan predictive policing atau pemolisian prediktif dalam penegakan hukum, khususnya pada kasus-kasus yang melibatkan pembelaan diri dan reaksi spontan warga terhadap tindak kejahatan. Hal tersebut disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kajari Sleman, Kapolresta Sleman, dan Kuasa Hukum

Meity Dukung Upaya LPSK Berikan Perlindungan bagi Korban Persekusi Aparat di Kemayoran

 

Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI, Meity Rahmatia, memberikan dukungan penuh terhadap langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan jaminan perlindungan fisik serta bantuan pemulihan medis dan psikologis bagi Suderajat, pedagang es gabus yang menjadi korban persekusi oleh aparat keamanan di Kemayoran, Jakarta. Meity menegaskan bahwa upaya perlindungan ini sangat penting untuk memastikan

Netty Prasetiyani: Mahasiswa Harus Jadi Penjaga Demokrasi dan Masa Depan Politik Bangsa

 

Jakarta (29/01) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, Netty Prasetiyani, menegaskan pentingnya peran mahasiswa sebagai penjaga demokrasi dan calon pemimpin bangsa di masa depan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima kunjungan edukasi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiralodra, Indramayu, pada Rabu (28/01), di Gedung Nusantara II, Kompleks

Aher Nilai Tepat Kebijakan Kementerian ATR/BPN Targetkan Pembaruan Enam Juta Sertifikat Tanah Tahun 2026

 

Jakarta (29/01) — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembaruan enam juta sertifikat tanah dokumen lama periode 1961–1997 pada tahun 2026 guna mencegah risiko tumpang tindih lahan. Upaya ini dilakukan melalui perbaikan kualitas data dan peta bidang tanah dengan melibatkan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di berbagai daerah. Fokus utama kementerian pada