Jakarta (05/06) — Komisi X DPR RI mendesak adanya pembenahan mendasar dalam sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) nasional yang dinilai harus mengintegrasikan kepentingan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Langkah ini dinilai mendesak guna meredam polemik jalur mandiri PTN yang kerap dituding publik sebagai wadah komersialisasi kampus. Hal tersebut ditegaskan oleh
Jakarta (05/06) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Askweni, menyoroti rencana pemerintah untuk menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng rakyat MinyaKita dalam waktu dekat. Ia mengingatkan agar setiap kebijakan penyesuaian harga benar-benar mempertimbangkan daya beli masyarakat dan tidak semakin membebani rakyat yang saat ini masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi. Menurut Askweni, MinyaKita
Sumedang (05/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, melakukan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke lokasi pembangunan Bendung Cariang dan Sungai Cipelang di Desa Sakurjaya, Kecamatan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau langsung progres pembangunan bendungan yang menjadi harapan ribuan petani pascakerusakan parah yang terjadi sejak 2021. Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Jakarta (05/06) — Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir untuk segera mengambil peran sebagai orkestrator kebijakan dan program pemuda Indonesia. Desakan tersebut disampaikan secara langsung dalam Rapat Kerja (Raker), Selasa (2/6/2026), di Gedung DPR RI, Jakarta, sebagai langkah strategis untuk mengatasi
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Riyono, menyampaikan keprihatinannya atas penangkapan dua kapal nelayan tradisional asal Kepulauan Riau oleh aparat maritim Malaysia di wilayah Johor. Saat ini, enam warga negara Indonesia yang berada di atas kedua kapal tersebut masih menjalani proses penahanan. Hal itu disampaikan Riyono dalam sesi PKS Legislative Report
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan optimisme bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) akan semakin memperkuat fondasi sektor keuangan nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan,
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, mengungkapkan bahwa DPR RI saat ini tengah memprioritaskan penyelesaian dua rancangan undang-undang strategis, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) dan RUU tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hal tersebut disampaikan Adang dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR
Jakarta (04/06) — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyampaikan optimisme terhadap arah Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun demikian, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik agar seluruh kebijakan fiskal
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyoroti kasus yang tengah menjadi perhatian publik terkait dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran birokrasi untuk memperkuat integritas dan menutup celah terjadinya penyimpangan. Pernyataan tersebut disampaikan Yanuar
Jakarta (04/06) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Jalal Abdul Nasir, mendorong agar investasi di sektor energi dan sumber daya alam dapat dioptimalkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Jalal dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (4/6)