Jakarta (10/10) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, mendorong pemerintah memastikan percepatan penyaluran jagung Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) benar-benar memberikan manfaat bagi peternak rakyat. Menurutnya, selisih harga antara jagung di pasar yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram dan jagung SPHP sebesar Rp5.000 per kilogram merupakan ruang intervensi yang sangat berarti untuk meringankan biaya produksi peternakan.
“Selisih Rp3.000 per kilogram itu sangat besar bagi peternak rakyat. Kalau seorang peternak membutuhkan satu ton jagung, ada potensi penghematan hingga Rp3 juta. Bayangkan manfaatnya jika jagung SPHP tersedia secara merata dan tepat sasaran. Karena itu, saya ingin memastikan selisih harga tersebut benar-benar dinikmati peternak, bukan justru berhenti di mata rantai distribusi,” ujar Johan, Sabtu (10/10/2026).
Johan mengapresiasi langkah pemerintah mempercepat distribusi jagung SPHP sekaligus menyiapkan tambahan alokasi sebanyak 150 ribu ton. Berdasarkan perkembangan penyaluran yang dilaporkan pada 9 Oktober, realisasi jagung SPHP telah mencapai sekitar 186.461 ton atau 78 persen dari alokasi yang ditugaskan. Ia berharap penyelesaian administrasi tambahan alokasi segera diikuti distribusi yang terencana, transparan, dan menjangkau sentra peternakan rakyat.
Menurut legislator dari daerah pemilihan NTB I, Pulau Sumbawa, tersebut, persoalan harga jagung perlu dilihat sebagai bagian dari satu kesatuan sistem pangan nasional. Jagung merupakan sumber pendapatan bagi petani sekaligus komponen penting biaya pakan bagi peternak ayam petelur dan pedaging. Karena itu, kebijakan stabilisasi harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan keduanya.
“Petani jagung harus memperoleh harga yang menguntungkan, sementara peternak membutuhkan bahan baku pakan dengan harga terjangkau. Kita ingin keduanya tumbuh bersama. Jangan sampai persoalan peternak diselesaikan dengan menciptakan persoalan baru bagi petani jagung. Negara harus hadir menjaga keseimbangan itu,” tegasnya.
Johan menilai tambahan jagung SPHP perlu disertai pengawasan yang lebih terukur. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog, membuka informasi mengenai sebaran penerima, volume penyaluran, harga yang dibayar peternak, serta dampaknya terhadap biaya produksi telur dan daging ayam.
“Keberhasilan SPHP jangan hanya dihitung dari berapa ribu ton jagung keluar dari gudang Bulog. Kita perlu mengetahui berapa peternak kecil yang menerima manfaat, berapa rupiah biaya pakan mereka berkurang, dan apakah usaha mereka kembali memperoleh keuntungan yang layak. Tonase adalah ukuran penyaluran, sedangkan kesejahteraan peternak adalah ukuran keberhasilan kebijakan,” jelas Johan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membenahi tata niaga bahan baku pakan secara lebih menyeluruh, termasuk jagung dan bungkil kedelai. Menurutnya, kepastian pasokan, efisiensi distribusi, dan transparansi harga merupakan fondasi penting agar peternak rakyat memiliki daya tahan menghadapi fluktuasi pasar.
Johan berharap momentum percepatan SPHP jagung menjadi bagian dari penguatan ekosistem peternakan nasional, terutama dalam menjaga keberlanjutan usaha peternak kecil serta ketersediaan telur dan daging ayam sebagai sumber protein masyarakat.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pangan itu sederhana. Petani jagung tersenyum karena hasil panennya dihargai dengan layak, peternak lebih ringan menanggung biaya produksi, dan masyarakat bisa membeli telur serta daging ayam dengan harga wajar. Itulah ketahanan pangan yang benar-benar menghadirkan kesejahteraan dari ladang sampai meja makan rakyat,” pungkas Johan.