Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Ketua BKSAP: Penyerbuan Al-Aqsa Ancam Perluas Konflik Timur Tengah

 

Jakarta (24/07) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengutuk keras aksi masuknya ribuan pemukim Israel ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Kamis (23/7/2026). Seperti diketahui, lebih dari 2.300 pemukim Israel memasuki kawasan suci tersebut di bawah pengawalan aparat keamanan Israel, sementara sejumlah laporan lain menyebut jumlahnya mencapai

Anak Sehat dan Cerdas Untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

 

Oleh: Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. Wakil Ketua Komisi X DPR RI – Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan Indonesia memiliki cita-cita besar dalam menyambut HUT Kemerdekaannya yang ke-100 pada tahun 2045 nanti yaitu Generasi Emas Indonesia 2045 dengan visi menjadikan Indonesia negara maju dan berdaulat. Momentum yang datang dalam 19 tahun ke depan

Habib Aboe di Forum AIPA Caucus: ASEAN Perlu Bangun Kerangka Peringatan Dini Digital untuk Menjaga Perdamaian Kawasan

 

Jakarta (23/07) — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) harus mengambil peran yang lebih strategis dalam membangun perdamaian kawasan yang inklusif di tengah berkembangnya berbagai ancaman non-tradisional. Hal tersebut disampaikan Habib Aboe dalam The 17th Meeting of the AIPA Caucus yang membahas penguatan

DPR RI Setujui Sembilan Anggota KPI Pusat 2026–2029, Sukamta Tekankan Profesionalisme, Integritas, dan Independensi

 

Jakarta (23/07) — DPR RI secara resmi menyetujui sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2026–2029 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi I DPR RI menyelesaikan seluruh rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon anggota

Meitri Dorong Pengawasan Ketat Distribusi BBM-LPG Bersubsidi dan Keandalan Listrik di Jawa Timur

 

Surabaya (23/07) — Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, meminta pemerintah dan badan usaha terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi energi guna mencegah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi, serta menjamin keandalan pasokan listrik di Jawa Timur. Hal tersebut ditegaskannya saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke PLN Unit

Nevi Zuairina Sampaikan Negara Perlu Hadir pada Persoalan Masyarakat Mimika

 

Jakarta (23/07) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa aspirasi Ketua DPRD Papua Tengah dan masyarakat Kabupaten Mimika terkait dampak pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia perlu ada tindak lanjut secara komprehensif, terukur, dan berpihak kepada keselamatan warga. Hal itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IV DPR RI bersama

Ledia Hanifa Ingatkan Pinjaman dan Hibah untuk Riset Harus Mengacu pada Prioritas Riset Nasional

 

Jakarta (23/07) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyampaikan sejumlah masukan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama BRIN (16/7/2026). Pada awal penyampaiannya, Ledia mengapresiasi BRIN yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Menurutnya, capaian tersebut perlu dipertahankan

Hari Anak Nasional 2026: Saadiah Uluputty Ajak Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dan LGBT

 

Jakarta (23/07) — Memperingati Hari Anak Nasional 2026, Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Maluku, Saadiah Uluputty, mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat perlindungan terhadap anak di tengah meningkatnya berbagai ancaman yang mengganggu tumbuh kembang generasi penerus bangsa, Kamis (23/07/2026). Menurut Saadiah, anak-anak Indonesia berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh

PKS Minta Kemenkeu Jelaskan Dasar Hukum Libatkan TNI-Polri dalam Pengawasan Pajak

 

Jakarta (23/07) — Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, ruang lingkup, serta batas kewenangan pelibatan unsur TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Politisi PKS ini menilai transparansi diperlukan agar kebijakan tersebut tidak memunculkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat. “Sepanjang yang saya

Tak Cukup Mitigasi, DPR Minta Komunikasi Krisis Masuk Regulasi Pendidikan

 

Jakarta (23/07) — Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong agar strategi komunikasi krisis menjadi bagian penting dalam penyusunan regulasi pendidikan nasional. Menurutnya, aspek komunikasi saat menghadapi bencana, khususnya di lingkungan pendidikan, selama ini belum banyak menjadi perhatian, padahal memiliki peran krusial dalam menyelamatkan peserta didik maupun keberlangsungan proses pendidikan. Hal tersebut disampaikan