Pacitan (22/09) — Konsolidasi dan kepedulian kepada kader dan struktur terus ditingkatkan oleh Riyono Caping di Dapil VII Jatim. Kader adalah aset termahal yang menjadi fondasi perjuangan dakwah PKS untuk menghasilkan pejabat publik yang berkualitas. Kader harus dioptimalkan semua potensi dan kondisinya. “Kader adalah api perjuangan dakwah yang terus menyala sampai kapan pun. Keberadaan mereka
Jakarta (22/09) — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera memastikan penanganan sawah petani di Olidale, Desa Matasio, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, yang terdampak air berkadar garam dari kawasan pengembangan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Berdasarkan informasi di lapangan, sekitar 22 petani dengan
Jakarta (22/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendorong pembaruan Undang-Undang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk menghadirkan organisasi dunia usaha yang lebih modern, demokratis, transparan, dan inklusif. Penguatan kelembagaan Kadin harus memastikan pelaku UMKM, koperasi, perusahaan daerah, dan pengusaha di daerah memperoleh ruang representasi yang proporsional. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi
PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1987 TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ============================================================== Disampaikan oleh : Rizal Bawazier Nomor Anggota : A-470 Bismillahirrahmanirrahiim; Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh; Salam Sejahtera untuk kita semua; Yang kami hormati: – Pimpinan dan
Jakarta (21/09) — Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif di Kota Bandung agar tidak hanya bertumpu pada besarnya potensi pelaku usaha, tetapi juga didukung kelembagaan, pendampingan, dan regulasi yang memadai. Hal tersebut disampaikan Ledia saat menerima audiensi DPRD Kota Bandung di
Jakarta (21/09) — Surahman Hidayat, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 pada 13 September 2026 di perairan Kalimantan Selatan. Dari total 243 penumpang, sebanyak 114 orang telah berhasil dievakuasi dengan jumlah 108 selamat dan 6 meninggal dunia, sementara 129 penumpang lainnya masih dalam
Badung (21/09) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperluas jangkauan pelayanan pengawasan dan penjaminan mutu hasil perikanan hingga ke daerah-daerah pesisir dan wilayah terpencil. Perluasan layanan dinilai penting agar nelayan dan pelaku usaha perikanan memperoleh akses pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata. Hal tersebut
Jakarta (21/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi rakyat. Hal tersebut disampaikan Anggota Badan Legislasi DPR RI Fraksi PKS Jazuli Juwaini saat membacakan Pendapat Akhir Mini Fraksi PKS
PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA ============================================================== Disampaikan oleh : Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A., M.M. Nomor Anggota : A-477 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR
Jakarta (21/09) — Anggota Komisi III DPR RI, Adang Daradjatun, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana harus dilakukan secara hati-hati dengan memastikan setiap mekanisme memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas. Menurut Adang, tujuan penguatan pemulihan aset harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum serta tata kelola aset yang baik. “Yang kita