Jakarta (25/10) — Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah membagi tahapan pembangunan berdasarkan ruas prioritas dan kebutuhan anggaran pada 2027–2029. Hal tersebut disampaikan Menteri Tito dalam rapat koordinasi bersama Bupati Malinau di Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara, Selasa (6/10/2026). Menurut Tito, keterbatasan akses jalan masih menjadi kendala mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di kawasan perbatasan. Kondisi akses jalan yang belum memadai berpengaruh terhadap sistem logistik masyarakat. Perkembangan berikutnya perlu dipantau melalui keterangan resmi dan hasil di lapangan agar manfaat serta hambatannya dapat dievaluasi secara akuntabel. Kejelasan pelaksanaan dan ukuran hasil diperlukan agar kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta memberi manfaat bagi masyarakat yang berkepentingan. Tindak lanjutnya memerlukan koordinasi antarlembaga, data yang terbuka, dan pengawasan berkala agar pelaksanaan dapat dinilai secara objektif.
⠀
Menyikapi kebijakan Kemendagri tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung upaya Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dalam menyusun tahapan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan ruas prioritas dan kebutuhan anggaran untuk periode 2027–2029. Perencanaan pembangunan secara bertahap merupakan langkah penting untuk memastikan keterbatasan anggaran dapat dikelola secara efektif, sekaligus menjamin pembangunan diarahkan pada kebutuhan paling mendesak masyarakat di kawasan perbatasan. Selain itu, pembangunan infrastruktur perbatasan tidak boleh hanya dilihat sebagai proyek fisik, tetapi harus menjadi bagian dari strategi pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
⠀
“Pembangunan kawasan perbatasan harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Ketika akses jalan masih terbatas, mobilitas warga menjadi sulit dan distribusi logistik ikut terhambat. Karena itu, ruas jalan yang paling mendesak dan memberikan manfaat luas perlu mendapatkan prioritas dalam perencanaan pembangunan,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
⠀
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa konektivitas jalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung kehidupan masyarakat perbatasan. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, meningkatkan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, akses jalan yang buruk berpotensi meningkatkan biaya transportasi, memperpanjang waktu perjalanan, dan menyulitkan masyarakat memperoleh barang maupun layanan dasar. Oleh karena itu, ia mendorong BNPP RI bersama pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait untuk mengidentifikasi ruas-ruas jalan yang paling membutuhkan penanganan berdasarkan kondisi lapangan, tingkat urgensi, jumlah masyarakat yang dilayani, serta pengaruhnya terhadap kelancaran distribusi logistik.
⠀
“Jangan sampai masyarakat di perbatasan harus menanggung biaya hidup lebih tinggi hanya karena akses transportasi yang belum memadai. Pembangunan jalan perlu diarahkan untuk mengurangi hambatan mobilitas, memperlancar arus barang, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur perbatasan harus memperhatikan keterhubungan antarruas jalan, akses menuju pusat pelayanan publik, serta jalur distribusi barang dan hasil produksi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan tidak berjalan secara terpisah, melainkan membentuk jaringan konektivitas yang memberikan manfaat lebih luas,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
⠀
Selain itu, anggota Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS ini mendukung pembagian tahapan pembangunan berdasarkan ruas prioritas dan kebutuhan anggaran untuk periode 2027–2029. Perencanaan bertahap dapat membantu pemerintah menentukan urutan pekerjaan secara realistis, menyesuaikan kemampuan fiskal, serta memastikan kesinambungan pembangunan dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya. Oleh karena itu, penetapan prioritas perlu disertai indikator yang jelas, jadwal pelaksanaan, pembagian tanggung jawab antarinstansi, dan target hasil yang dapat dievaluasi. Selain itu, penentuan prioritas perlu mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kesulitan akses, kebutuhan dasar masyarakat, dan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan. Ruas yang berperan penting dalam membuka keterisolasian wilayah dan memperlancar distribusi logistik perlu mendapat perhatian serius dalam proses perencanaan.
⠀
“Perencanaan pembangunan tidak cukup hanya memuat daftar ruas jalan dan kebutuhan anggaran. Harus jelas ruas mana yang menjadi prioritas, apa dasar penetapannya, kapan pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hasilnya diukur. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan dan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran,” ungkap mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
⠀
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menekankan pentingnya koordinasi antara BNPP RI, Pemerintah Kabupaten Malinau, pemerintah provinsi, serta kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di bidang infrastruktur, transportasi, dan pembangunan daerah. Koordinasi diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan, memastikan kejelasan pembagian kewenangan, menghindari tumpang tindih program, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, ia meminta agar perkembangan pelaksanaan pembangunan dipantau secara berkala melalui laporan resmi dan verifikasi kondisi di lapangan. Evaluasi tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan, menilai kemajuan pekerjaan, dan memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat juga penting dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan prioritas serta kondisi aktual infrastruktur. Aspirasi masyarakat dapat menjadi salah satu bahan evaluasi untuk memastikan program pembangunan sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Selain itu, kawasan perbatasan merupakan bagian integral dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhak memperoleh perhatian pembangunan secara proporsional. Pembangunan tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian proyek, tetapi harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat keterhubungan wilayah. Oleh karena itu, ia berharap tahapan pembangunan perbatasan Malinau pada 2027–2029 dapat diterjemahkan menjadi program yang terencana, memiliki target realistis, dan memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
⠀
“Pembangunan perbatasan membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Data harus terbuka sesuai ketentuan, progres pekerjaan perlu dipantau, dan setiap kendala harus segera dicarikan solusi. Pengawasan berkala penting agar pelaksanaan pembangunan dapat dinilai secara objektif dan akuntabel. Keberhasilan pembangunan perbatasan bukan hanya diukur dari berapa kilometer jalan yang dibangun, melainkan juga dari semakin mudahnya masyarakat bergerak, semakin lancarnya distribusi kebutuhan pokok, menurunnya hambatan aktivitas ekonomi, dan semakin baiknya akses warga terhadap pelayanan publik. Itulah manfaat pembangunan yang harus kita pastikan. Oleh karena itu, kita berharap BNPP RI dan seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi agar pembangunan kawasan perbatasan Malinau dapat berjalan secara bertahap, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh dan sejahtera,” demikian tutup Kang Aher.