Jakarta (26/10) — Lembaga Administrasi Negara (LAN) kembali mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk memanfaatkan data dan teknologi digital dalam menghasilkan solusi atas berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik melalui LAN Datathon 2026. Mengusung tema “Inovasi Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital untuk Mendukung Generasi Emas 2045”, kegiatan ini mencapai tahap puncak melalui Demo Day LAN Datathon 2026, Selasa (6/10/2026). LAN Datathon menjadi ruang kolaborasi bagi ASN untuk mengembangkan gagasan dan solusi berbasis data, teknologi digital, serta kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Program ini telah diselenggarakan sejak 2023 dan terus mengalami perkembangan dari sisi fokus maupun pendekatan pembinaan peserta. Andi Taufik menjelaskan bahwa LAN Datathon 2026 diarahkan untuk menghasilkan solusi digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.
⠀
Menanggapi program LAN tersebut, anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang kembali mendorong aparatur sipil negara (ASN) memanfaatkan data dan teknologi digital untuk menghasilkan solusi inovatif atas berbagai persoalan pemerintahan dan pelayanan publik melalui program LAN Datathon 2026. Inisiatif LAN Datathon merupakan langkah positif dalam membangun budaya kerja birokrasi yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, ASN dituntut tidak hanya mampu menjalankan prosedur administratif, tetapi juga mengidentifikasi persoalan, menganalisis data, dan merumuskan solusi yang efektif bagi masyarakat.
⠀
“Transformasi digital birokrasi harus menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik. Data dan teknologi bukan sekadar alat untuk mempercepat pekerjaan administratif, melainkan instrumen untuk memahami persoalan masyarakat secara lebih akurat, menyusun kebijakan yang tepat, dan menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, serta berkualitas,” ungkap Kang Aher saat diwawancarai.
⠀
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa keberlanjutan LAN Datathon, yang telah diselenggarakan sejak 2023 dan terus berkembang dari sisi fokus kegiatan maupun pendekatan pembinaan peserta, merupakan hal positif. Keberlanjutan program tersebut penting untuk membangun ekosistem inovasi di lingkungan birokrasi sekaligus membuka ruang bagi ASN untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya. ASN memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi beragam persoalan pelayanan publik, mulai dari administrasi kependudukan, pengelolaan data pemerintahan, penyaluran bantuan, pelayanan perizinan, hingga koordinasi lintas instansi. Pengalaman tersebut merupakan modal penting untuk melahirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui kompetisi dan kolaborasi seperti LAN Datathon, pengetahuan praktis ASN dapat dipadukan dengan kemampuan analisis data, teknologi digital, dan kecerdasan buatan untuk menghasilkan pendekatan penyelesaian masalah yang lebih terukur.
⠀
“ASN yang berada di garis depan pelayanan publik sesungguhnya memiliki banyak pengetahuan tentang persoalan di lapangan. Tantangannya adalah bagaimana pengalaman tersebut diolah menjadi inovasi yang didukung data, diuji secara memadai, dan dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
⠀
Selain itu, anggota Pansus Daerah Kepulauan (DK) DPR RI dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam pengembangan inovasi pemerintahan adalah memastikan gagasan yang dihasilkan tidak berhenti pada kompetisi, demonstrasi teknologi, atau presentasi semata. Inovasi harus memiliki peluang implementasi yang jelas, sesuai dengan kebutuhan instansi, dan mampu memberikan manfaat terukur bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah LAN Datathon 2026 untuk menghasilkan solusi digital yang inovatif, aplikatif, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ia mendorong agar solusi yang dikembangkan para peserta mendapatkan pendampingan lanjutan, termasuk pengujian, penyempurnaan, integrasi dengan sistem pemerintahan yang sudah ada, serta dukungan implementasi dari instansi terkait.
⠀
“Jangan sampai inovasi yang baik hanya berhenti sebagai prototipe atau menjadi pemenang dalam sebuah kompetisi. Perlu ada tindak lanjut agar solusi tersebut bisa diterapkan, dievaluasi, dan direplikasi oleh instansi lain apabila terbukti memberikan manfaat. Selain itu, kita menekankan pentingnya evaluasi berbasis indikator yang jelas. Keberhasilan inovasi digital perlu diukur dari kemampuannya mengurangi waktu pelayanan, menyederhanakan prosedur, meningkatkan akurasi data, menekan biaya operasional, serta memperbaiki pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah,” ungkap mantan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini.
⠀
Terakhir, anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menilai pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data memiliki peluang besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi kerja aparatur, serta membantu pemerintah mengenali kebutuhan masyarakat secara lebih tepat. Namun, penerapan teknologi digital harus disertai tata kelola yang bertanggung jawab. Aspek keamanan informasi, perlindungan data pribadi, akurasi hasil analisis, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi perhatian sejak tahap perancangan hingga implementasi. Teknologi harus tetap ditempatkan sebagai alat bantu bagi aparatur dan pengambil kebijakan, bukan sebagai pengganti tanggung jawab manusia dalam memastikan keputusan pemerintah adil, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan kompetensi digital ASN secara berkelanjutan agar pemanfaatan teknologi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atau instansi tertentu. Penguatan literasi data, kemampuan analitis, dan keterampilan digital perlu menjadi bagian dari pengembangan profesional ASN di berbagai tingkatan pemerintahan.
⠀
“Pemanfaatan AI dalam pemerintahan harus memberikan nilai tambah tanpa mengabaikan perlindungan data dan hak masyarakat. Inovasi digital yang baik adalah inovasi yang tidak hanya canggih, tetapi juga aman, transparan, dapat dievaluasi, dan dipercaya publik. Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan birokrasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, mengelola sumber daya secara efektif, serta memberikan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, LAN Datathon 2026 dapat menjadi salah satu sarana untuk menumbuhkan pola pikir inovatif di kalangan ASN sekaligus memperkuat hubungan antara pengembangan kompetensi aparatur dan agenda transformasi pemerintahan. Oleh karena itu, kita berharap LAN bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat membangun ekosistem yang mendukung lahirnya inovasi secara berkelanjutan, mulai dari penyediaan data yang berkualitas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, hingga penerapan solusi digital yang terbukti efektif. Perlu kita pahami bahwa Indonesia Emas 2045 tidak cukup dibangun dengan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi saja. Kita juga membutuhkan birokrasi yang cerdas, profesional, inovatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Keberhasilan transformasi digital harus terlihat dari semakin baiknya pelayanan publik dan semakin besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutup Kang Aher.