Padang (04/09) — Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya membangun ekonomi digital Indonesia yang tidak hanya canggih, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berpijak pada nilai moral yang kuat. Hal ini ia sampaikan dalam Kuliah Umum bertajuk “Membangun Ekonomi Berkelanjutan dan Berkeadilan di Era Digital dengan Landasan Moral yang
Jakarta (04/09) — Wakil Ketua MPR-RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid meminta agar masalah yang meresahkan warga yaitu adanya informasi bahwa ada “ompreng” MBG yang diimpor dari China berbahan minyak babi agar segera diselesaikan pengujiannya oleh lembaga berwenang seperti BPOM. HNW sapaan akrabnya juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Jakarta (04/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE., MM., mendorong adanya peningkatan anggaran bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, khususnya di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar). Hal ini disampaikan Alifudin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI
Jakarta (04/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menyoroti alokasi anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/9). Netty meminta agar Kemenkes tidak hanya fokus pada tambahan anggaran, tetapi juga memastikan layanan primer, pencegahan penyakit, serta program quick win Presiden Prabowo dapat
Jakarta (04/09) — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis, mulai dari Kementerian PANRB, BKN, Arsip Nasional, KPU, Bawaslu, hingga Otorita IKN. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan pandangannya bahwa mitra Komisi II merepresentasikan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi yang kuat, demokrasi yang berkualitas, dan keberlanjutan pembangunan
Jakarta (04/09) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Abdul Hadi, menegaskan pentingnya penyelesaian seluruh program pemerintah secara tuntas dan melibatkan partisipasi masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (04/09). Menurut Abdul Hadi, keterlibatan masyarakat dalam berbagai program pemerintah bukan hanya memperkuat pengawasan,
Jakarta (04/09) — Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengan Badan Karantina Indonesia membahas rencana kerja dan anggaran. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, drh. Slamet, menekankan pentingnya memperkuat dukungan anggaran untuk program karantina nasional. Slamet menyampaikan bahwa anggaran yang terbatas bukan berarti menjadi alasan untuk menurunkan kinerja, melainkan bisa menjadi pemicu untuk mencapai target
Jakarta (04/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyoroti tidak adanya alokasi anggaran untuk alat dan obat kontrasepsi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (04/09). Ia mengingatkan bahwa tidak adanya dukungan anggaran alokon akan menimbulkan efek domino seperti kasus kehamilan
Jakarta (04/09) — Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Jalal Abdul, menyoroti urgensi peningkatan mitigasi bencana akibat perubahan iklim serta digitalisasi pengawasan lingkungan. Jalal menekankan bahwa perubahan iklim sudah menjadi faktor utama penyebab bencana di dunia.
Jakarta (04/09) — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas penggunaan anggaran, realisasi program pangan 2025, hingga isu terkini soal kenaikan harga beras. Dalam rapat tersebut,