Jakarta (04/09) — Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Jalal Abdul, menyoroti urgensi peningkatan mitigasi bencana akibat perubahan iklim serta digitalisasi pengawasan lingkungan.

Jalal menekankan bahwa perubahan iklim sudah menjadi faktor utama penyebab bencana di dunia.

“Menurut data internasional, separuh bencana disebabkan oleh perubahan iklim. Pertanyaannya, apakah alokasi Rp58,79 miliar sudah mencerminkan kebutuhan mitigasi yang memadai? Karena ke depan intensitas bencana bisa semakin meningkat. Saya kira masih ada waktu untuk mereview kembali agar mitigasinya lebih kuat,” ujarnya.

Selain itu, Jalal juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup semakin serius memperkuat sistem digitalisasi dalam pengawasan lingkungan, khususnya terkait pencemaran sungai yang banyak dikeluhkan masyarakat.

“Di berbagai pertemuan dengan masyarakat, termasuk di Bekasi, saya sering menerima laporan pencemaran sungai. Kalau pengawasan berbasis digital bisa berjalan real-time, maka setiap pencemaran bisa langsung terdeteksi dan ditindaklanjuti. Kita bisa tahu pencemaran apa, di mana, dan siapa yang bertanggung jawab. Dengan begitu, kesadaran masyarakat dan dunia usaha juga meningkat karena pengawasan makin ketat,” tegasnya.

Jalal menegaskan, Fraksi PKS akan terus mengawal kebijakan lingkungan agar anggaran negara tidak hanya formalitas di atas kertas, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan alam.