Jakarta (04/09) — Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru’yat, menyoroti tidak adanya alokasi anggaran untuk alat dan obat kontrasepsi dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (04/09).

Ia mengingatkan bahwa tidak adanya dukungan anggaran alokon akan menimbulkan efek domino seperti kasus kehamilan tidak diinginkan yang berimplikasi serius terhadap kesehatan ibu dan anak.

“Terus terang dengan melihat anggaran yang ada, dari tahun 2021 sampai 2025 BKKBN meningkat, tetapi justru di tahun 2026 ini menurun. Anggaran untuk obat dan kontrasepsi tidak ada, jadi ini sangat ironis. Kalau alokon tidak tersedia, kemungkinan terjadi hamil yang tidak diinginkan akan meningkat,” ujar Ru’yat.

Legislator PKS ini mengingatka bahwa kehamilan tidak diinginkan bisa menimbulkan dampak domino, mulai dari kecemasan ibu, risiko bayi lahir tidak sehat, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi.

“Kalau hamil yang tidak diinginkan ini terjadi, ibu merasa cemas, ini berpengaruh terhadap kualitas anak. Ada kemungkinan aborsi tidak aman, keguguran, bahkan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi,” tegas Achmad Ru’yat.

Selain itu, Ru’yat juga mengkritisi alokasi anggaran yang terlalu besar untuk program pendataan keluarga lima tahunan, yang mencapai Rp1,3 triliun. Menurutnya, dana sebesar itu sebaiknya dikolaborasikan dengan kementerian terkait agar lebih efisien.

“Kami mohon agar anggaran Rp1,3 triliun untuk pendataan keluarga bisa dikolaborasikan dengan kementerian terkait, sehingga efisiensi tercapai dan anggaran bisa dikonsentrasikan kembali untuk alokon kontrasepsi,” jelas Ru’yat.

Ia menegaskan, penguatan kelembagaan BKKBN yang kini setingkat kementerian seharusnya diikuti dengan peningkatan anggaran, bukan sebaliknya.

“Harusnya penguatan kelembagaan BKKBN diiringi dengan kenaikan anggaran, tapi justru terbalik. Kami minta agar anggaran untuk alat dan obat kontrasepsi ditingkatkan,” pungkasnya.