Jakarta (04/09) — Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama sejumlah mitra strategis, mulai dari Kementerian PANRB, BKN, Arsip Nasional, KPU, Bawaslu, hingga Otorita IKN. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyampaikan pandangannya bahwa mitra Komisi II merepresentasikan pilar penting dalam mewujudkan birokrasi yang kuat, demokrasi yang berkualitas, dan keberlanjutan pembangunan IKN.

Mardani menilai Komisi II memiliki posisi yang sangat penting dibandingkan komisi lain, karena mengawal tiga sektor besar sekaligus.

“Teman-teman PANRB, BKN, dan Arsip Nasional adalah pilar untuk mewujudkan good governance dan strong institution. KPU dan Bawaslu merupakan pilar demokrasi berkualitas. Sedangkan Otorita IKN adalah pertaruhan besar kita ke depan. Karena itu, Komisi II ini paling keren, karena tiga hal penting ada di sini,” ujarnya.

Terkait klaster birokrasi, Mardani menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dalam menghadapi maraknya hoaks yang bisa merusak kepercayaan publik.

“Hoaks terkait tokoh negara maupun kebijakan publik makin marak. Di saat terjadi kekacauan informasi, masyarakat pasti mencari rujukan kepada otoritas resmi pemerintah. Karena itu, sistem merit ASN dan birokrasi harus semakin diperkuat agar respon negara lebih cepat dan terpercaya,” tegasnya.

Berbicara soal demokrasi, Mardani menilai KPU dan Bawaslu sudah menunjukkan dedikasi tinggi dalam penyelenggaraan pemilu.

“Kita sudah enam kali melaksanakan pemilu, tapi publik masih menilai demokrasi kita prosedural, belum substansial. Saya tegaskan, ini bukan salah KPU dan Bawaslu. Justru mereka rata-rata pejuang demokrasi yang baik. Karena itu, saya mendukung permintaan anggaran Rp2,54 triliun untuk memperkuat infrastruktur dan kelembagaan KPU-Bawaslu,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pembangunan IKN, Mardani mengingatkan bahwa proyek besar tersebut membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil, sehingga harus melibatkan partisipasi swasta.

“Fiskal kita terbatas, karena itu ke depan IKN harus lebih banyak mengundang public-private partnership dan investasi swasta. Kalau IKN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, itu akan menaikkan pertumbuhan nasional bahkan bisa menembus 6 persen. Itu kontribusi luar biasa,” pungkasnya.