Banjarmasin (14/11) — Anggota DPR/MPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan I, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menggelar Sarasehan Kebangsaan bersama elemen pemuda dan mahasiswa Kalimantan Selatan di POP! Hotel Banjarmasin, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung dinamis tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan gerakan mahasiswa, mulai dari kelompok Cipayung Plus, pengurus Senat Mahasiswa, hingga Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus di Kalimantan Selatan.
Suasana forum menghangat saat memasuki sesi tanya jawab. Beberapa perwakilan mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis seputar persoalan bangsa dan negara. Salah satu mahasiswa secara tajam menyoroti efektivitas fungsi pengawasan DPR RI, seraya mempertanyakan mengapa persoalan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang dinilai bermasalah bisa lolos dalam tahapan pencalonan lalu.
Menanggapi pertanyaan kritis tersebut, Habib Aboe Bakar Alhabsyi menjelaskan duduk perkara dari sudut pandang hukum dan tata negara. Menurutnya, sistem hukum di Indonesia bekerja berdasarkan parameter legalisme dan formalisme.
“Jadi begini, adik-adik mahasiswa sekalian. Kita harus melihat bahwa aspek hukum di negara ini menggunakan parameter legalisme atau formalisme. Saat itu, soal persyaratan umur untuk Mas Gibran sudah diturunkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan terkait persyaratan administratif teknisnya, Mas Gibran diloloskan dengan menggunakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023,” ujar Habib Aboe Bakar di hadapan peserta sarasehan.
Lebih lanjut, Habib Aboe menguraikan posisi dan batas kewenangan DPR RI terhadap dua instrumen hukum yang meloloskan pencalonan tersebut. Ia menegaskan bahwa DPR tidak bisa mengintervensi putusan lembaga peradilan konstitusi, sementara untuk peraturan teknis pemilu di KPU, terdapat catatan serius dalam proses pembahasannya.
“Perlu dipahami bahwa putusan MK itu berada di luar kewenangan DPR, karena putusan MK bersifat independen, final, dan mengikat. Sementara itu, soal PKPU Nomor 19 Tahun 2023 memang memicu banyak perdebatan pada waktu itu. Bahkan menurut pimpinan di Komisi II DPR RI saat itu, pasal tersebut tidak pernah dibahas bersama,” jelasnya.
Habib Aboe Bakar menilai dinamika ketatanegaraan yang terjadi belakangan ini harus menjadi refleksi bersama bagi seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan mahasiswa, agar sistem demokrasi dan hukum di Indonesia ke depan berjalan semakin akuntabel.
“Ini sudah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa kita. Kita semua harus mengambil pelajaran penting dari proses ini agar tata kelola demokrasi, regulasi pemilu, dan mekanisme pengawasan ke depan menjadi jauh lebih baik,” pungkas Habib Aboe.