Jakarta (14/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendesak pemerintah mengusut secara terbuka dugaan keterkaitan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua Selatan dengan aktivitas pembukaan lahan untuk proyek pangan dan energi berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap perusahaan swasta, kontraktor, maupun pelaksana proyek pemerintah apabila terbukti melakukan pelanggaran lingkungan.
Ia menilai status PSN tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan istimewa dalam pengawasan maupun penegakan hukum. Percepatan pembangunan pangan dan energi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta masyarakat adat yang tinggal di sekitar kawasan terdampak.
“Pemerintah harus menjawab dugaan pembakaran dalam pembukaan lahan PSN dengan penyelidikan yang terbuka. Status strategis tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan atau memberikan perlakuan istimewa ketika terjadi pelanggaran,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 1 November pukul 17.00 WIB, luas area terbakar di Papua Selatan tercatat mencapai 695 hektare, dengan 379 titik panas dan 171 titik api. Dari luasan tersebut, sekitar 253 hektare masih berstatus belum padam. Angka ini memang menurun dibandingkan kondisi 31 Oktober, ketika luas area terbakar tercatat 1.742 hektare.
Kabupaten Merauke menjadi wilayah yang paling terdampak. Analisis berdasarkan citra satelit Sentinel-2 dan MODIS menunjukkan Merauke menyumbang sekitar 90 persen titik panas, 96 persen luas kebakaran, dan 97 persen area kebakaran yang belum padam di Provinsi Papua Selatan.
“Penanganan tidak boleh hanya mengikuti banyaknya titik panas atau ramainya pemberitaan. Luas bentang alam yang terbakar, kesulitan pemadaman, dan keselamatan warga harus menjadi ukuran prioritas,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hasil pemantauan BNPB pada akhir Oktober yang menemukan konsentrasi titik api di wilayah konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Distrik Okaba. Temuan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
Perhatian serupa perlu diberikan terhadap kawasan proyek pangan dan energi. WALHI mencatat 8.324 titik panas di seluruh wilayah Papua sepanjang Januari–Oktober 2026. Dari jumlah tersebut, 1.834 titik berada di kawasan food estate dan 913 titik di kawasan kebun tebu atau energy estate. Temuan ini perlu diperiksa dengan mencocokkan koordinat kebakaran dengan batas kawasan proyek.
Menurutnya, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 16 Tahun 2026. Ketentuan larangan tersebut juga tercantum dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Apabila terbukti, pemerintah harus menindak tegas. Target produksi dan jadwal proyek tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan keselamatan warga serta kewajiban lingkungan,” katanya.
Ia turut meminta pemerintah memperhatikan dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Keterbatasan pemantauan kualitas udara di wilayah terpencil Papua Selatan perlu diatasi melalui penguatan layanan kesehatan, pemantauan udara, dan perlindungan bagi warga, terutama anak-anak, lansia, serta masyarakat adat.
Untuk memastikan pengusutan berjalan efektif, ia mengusulkan enam langkah. Pertama, menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan pada lokasi PSN maupun konsesi swasta. Kedua, melakukan investigasi terpadu. Ketiga, membuka peta pemeriksaan yang mempertemukan lokasi kebakaran, kawasan PSN, dan pihak yang bertanggung jawab. Keempat, menjatuhkan sanksi administratif maupun proses pidana sesuai hasil pemeriksaan.
Kelima, memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemantauan kualitas udara dan layanan kesehatan bergerak. Keenam, mengevaluasi persetujuan lingkungan serta desain proyek agar tidak meningkatkan kerentanan kebakaran.
Ia mengapresiasi kerja petugas pemadam, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menangani karhutla. Namun, ia mengingatkan bahwa pemadaman harus diikuti pengusutan sumber api dan perbaikan tata kelola pembangunan.
“Ketahanan pangan dan energi harus dibangun dengan melindungi tanah, air, hutan, dan masyarakat Papua. Pemerintah dapat membuktikan keseriusannya dengan memeriksa seluruh pihak, menindak pelanggaran yang terbukti, dan memastikan proyek berjalan tanpa membakar masa depan warga,” pungkasnya.