Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Gelar Sarasehan Kebangsaan di Desa Kedungsari Mojokerto, Meitri Serap Aspirasi soal Jargas hingga Alsintan untuk Petani Muda

 

Facebook Twitter WhatsApp Telegram

Mojokerto (15/11) — Anggota MPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII, Meitri Citra Wardani, menyerap beragam aspirasi masyarakat dalam kegiatan Sarasehan Kebangsaan di Desa Kedungsari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (06/11). Sejumlah persoalan mengemuka dalam dialog tersebut, mulai dari kebutuhan jaringan gas (jargas) rumah tangga, akurasi data penerima bantuan sosial, hingga perbaikan irigasi dan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi petani muda.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan, yakni ruang dialog yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan persoalan yang dihadapi secara langsung.

Dalam sarasehan tersebut, persoalan pemenuhan energi rumah tangga menjadi salah satu aspirasi yang banyak disoroti warga. Masyarakat di wilayah utara Sungai Brantas mengeluhkan belum optimalnya akses terhadap LPG 3 kilogram. Padahal, jaringan pipa gas telah melintasi kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah dapat memperluas pembangunan jaringan gas hingga tersambung langsung ke rumah tangga sehingga akses energi menjadi lebih mudah dan terjangkau.

Persoalan lain yang turut disampaikan adalah akurasi pendataan penerima bantuan sosial. Warga menilai pengelompokan desil kesejahteraan yang menjadi salah satu dasar penentuan sasaran program pemerintah masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan. Mereka berharap Badan Pusat Statistik (BPS) dapat melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara lebih cermat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Di sektor pertanian, warga menyoroti kondisi saluran irigasi yang membentang dari Kemiri hingga Sidowangun. Meski ketersediaan air relatif melimpah, manfaatnya belum dapat dirasakan secara optimal. Perbaikan infrastruktur pengairan dinilai mendesak agar produktivitas pertanian masyarakat dapat meningkat.

Menariknya, geliat pertanian di Desa Kedungsari kini mulai melibatkan semakin banyak generasi muda. Tercatat terdapat tiga kelompok tani (poktan) yang telah berbadan hukum dan aktif mengembangkan sektor pertanian. Namun, keterbatasan sarana produksi masih menjadi kendala. Para petani muda membutuhkan dukungan alsintan modern, seperti traktor dan mesin bajak, untuk menunjang pengolahan lahan. Selama ini, mereka masih harus menyewa peralatan tersebut sehingga menambah biaya operasional usaha tani.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Meitri menyatakan komitmennya untuk mengawal dan meneruskan masukan masyarakat kepada instansi pemerintah terkait melalui jalur koordinasi dan perjuangan Fraksi PKS di DPR RI.

“Aspirasi masyarakat Kedungsari menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan di tingkat desa sangat beragam, tetapi semuanya berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mulai dari akses energi rumah tangga, ketepatan sasaran bantuan sosial, hingga infrastruktur pengairan dan dukungan sarana pertanian,” ujar Meitri.

Ia secara khusus memberikan perhatian terhadap tumbuhnya kelompok-kelompok tani yang digerakkan oleh generasi muda. Menurutnya, semangat anak muda untuk terjun ke sektor pertanian merupakan modal penting bagi keberlanjutan ketahanan pangan nasional yang perlu diimbangi dengan dukungan nyata dari pemerintah.

“Jangan sampai anak-anak muda yang memiliki semangat untuk mengembangkan pertanian justru terkendala karena keterbatasan sarana dan tingginya biaya produksi. Tiga kelompok tani yang telah berbadan hukum ini harus mendapatkan perhatian. Pemerintah perlu hadir melalui perbaikan irigasi dan fasilitasi alsintan agar mereka bisa mengembangkan usaha tani secara lebih produktif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Meitri menegaskan bahwa sarasehan kebangsaan bukan sekadar ruang untuk menyampaikan pendapat, melainkan juga bagian dari praktik kedaulatan rakyat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan agar pembangunan benar-benar berangkat dari kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi warga.