Mojokerto (14/11) — Anggota MPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menggelar Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Balai Desa Japanan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, pada 6 November 2026. Kegiatan ini memadukan pembahasan peran MPR dalam kehidupan bernegara dengan dialog mengenai kebutuhan masyarakat, mulai dari pengelolaan sampah, revitalisasi jembatan, hingga kesempatan kerja bagi generasi muda.
Sarasehan mengangkat tema tentang tiga peran yang saling menopang, yakni MPR sebagai rumah kebangsaan, pengawal konstitusi, dan penjaga kedaulatan rakyat. Sebagai rumah kebangsaan, MPR digambarkan sebagai ruang bagi seluruh golongan untuk bertemu dan menyuarakan aspirasi. Sementara itu, pengawalan konstitusi dan kedaulatan rakyat menekankan pentingnya kehidupan bernegara yang berjalan sesuai UUD NRI Tahun 1945.
“MPR adalah rumah kebangsaan, tempat seluruh golongan dapat menyampaikan aspirasi. Karena itu, pembicaraan tentang kebangsaan perlu tetap dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan lingkungan, infrastruktur, dan masa depan anak-anak muda,” ujar Meitri.
Dalam paparannya, Meitri mengulas perubahan kedudukan MPR setelah amendemen UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga negara lain yang masing-masing menjalankan kewenangan menurut konstitusi. Pembahasan ini disertai pengenalan keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Selain itu, Meitri juga menyoroti Pancasila sebagai dasar ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai aturan dasar kehidupan bernegara, serta pentingnya menjaga NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penjelasannya lebih lanjut, ia menghubungkan nilai-nilai kebangsaan dengan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
“Memahami lembaga negara bukan sekadar mengenal nama dan kewenangannya. Yang juga penting adalah memahami bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan, bagaimana aturan bersama dijaga, dan bagaimana masyarakat dapat mengambil bagian melalui penyampaian aspirasi secara bertanggung jawab,” tutur Meitri.
Dalam sesi dialog, warga Desa Japanan menyampaikan empat aspirasi utama. Pada bidang lingkungan, warga mengusulkan pembersihan sungai dari sampah di Dusun Japanan Lor dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Warga juga mengajukan permohonan penyediaan tempat pemilahan sampah.
“Aspirasi pembersihan sungai di Dusun Japanan Lor perlu dibicarakan bersama DLH setempat dan pemerintah desa agar kebutuhan penanganannya dapat dipetakan. Usulan tempat pemilahan sampah juga penting dibahas supaya upaya menjaga kebersihan disertai pengelolaan yang berkelanjutan. Kami juga akan mengupayakan hal tersebut lewat advokasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Meitri.
Di bidang infrastruktur, warga menyampaikan kebutuhan revitalisasi jembatan. Aspirasi tersebut menjadi catatan tersendiri untuk diperjelas kondisi, kebutuhan penanganan, dan pihak yang berwenang menindaklanjutinya.
“Untuk usulan revitalisasi jembatan, kita perlu memperjelas kondisi dan kebutuhannya terlebih dahulu, termasuk kewenangan penanganannya. Dengan begitu, aspirasi warga dapat disampaikan melalui jalur yang tepat dan dibahas berdasarkan kebutuhan di lapangan,” ungkap Meitri.
Sementara itu, pada bidang ketenagakerjaan, warga mengharapkan advokasi akses lapangan kerja bagi anak muda Japanan, khususnya lulusan baru atau fresh graduate. Harapan tersebut melengkapi aspirasi lingkungan dan infrastruktur yang disampaikan dalam forum.
“Anak-anak muda Japanan yang baru lulus perlu mendapatkan perhatian dalam mengakses kesempatan kerja. Advokasinya dapat diarahkan pada akses informasi lowongan, peningkatan keterampilan, serta hubungan dengan dunia kerja agar mereka memiliki ruang untuk membangun kemandirian. Untuk itu, secara konkret, kami membuka kesempatan bagi para fresh graduate dari Desa Japanan untuk bisa bergabung dengan salah satu usaha kami,” ujar Meitri.
Sarasehan ini mempertemukan pembahasan kebangsaan dengan kebutuhan konkret masyarakat desa. Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan untuk pembahasan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing.
“Semangat kebangsaan perlu kita rawat melalui musyawarah, kepedulian, dan tanggung jawab bersama. Dari desa, kita menjaga persatuan sekaligus membicarakan kebutuhan masyarakat secara terbuka,” pungkas Meitri.