Jakarta (04/09) — Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat tersebut, anggota Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas penggunaan anggaran, realisasi program pangan 2025, hingga isu terkini soal kenaikan harga beras.
Dalam rapat tersebut, Rahmat Saleh mengingatkan perlunya pengelolaan anggaran yang efektif agar program pangan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan justru tersedot habis pada biaya operasional dan manajemen.
“Kalau kita lihat, pada pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp233,2 miliar, justru program dukungan manajemen mencapai 61,76% atau Rp144 miliar. Artinya, biaya operasional jauh lebih besar daripada program substansif. Kami ingin memastikan program Presiden Prabowo dalam ketahanan pangan benar-benar berjalan dengan baik, bukan tergerus untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegas Rahmat Saleh.
Selain efektivitas penggunaan anggaran, Rahmat juga menyoroti rendahnya realisasi anggaran pangan tahun 2025, khususnya pada program pengendalian kerawanan pangan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ia mempertanyakan strategi Bapanas agar sisa anggaran triliunan rupiah dapat terserap optimal dalam waktu yang singkat.
Rahmat juga mengkritisi minimnya alokasi anggaran penanganan bencana pangan. Ia mengutip data BNPB bahwa sepanjang 2025 tercatat 3.472 kejadian bencana alam. Namun alokasi anggaran untuk bantuan pangan saat bencana hanya Rp17,91 miliar.
Tak hanya anggaran, Rahmat menyinggung tren kenaikan harga beras yang terjadi secara serentak di berbagai daerah. Ia menekankan agar Bapanas segera mempercepat realisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita melihat harga beras premium, medium, dan sub medium justru berdekatan, bahkan nyaris tidak ada selisih. Ini anomali yang harus dijawab dengan strategi yang cepat dan tepat,” jelasnya.
Pada akhir pandangannya, ia meminta penjelasan terkait isu disposal beras impor tahun-tahun sebelumnya agar tidak menimbulkan masalah ke depan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penguatan laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukung, serta meminta kejelasan mengenai lokasi pembangunan 10 laboratorium baru yang diusulkan tahun 2026.