Jakarta (05/10) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menegaskan bahwa Gerakan Pilah Sampah (GPS) yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup tidak boleh berhenti sebagai imbauan moral belaka. Menurutnya, persoalan sampah sudah menjadi darurat lingkungan yang membutuhkan langkah serius dan terukur. “TPA kita sudah penuh, pencemaran lingkungan makin parah, dan kesehatan masyarakat
Semarang (05/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Tengah I, Dr. H. Muh Haris, S.S., M.Si., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Desa Peduli Sumber Air (DPSA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pada Minggu (5/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di
Jakarta (05/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Haji Jalal Abdul Nasir, mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pasalnya, hingga kini PP tersebut belum juga terbit meski batas waktu enam bulan pasca pengundangan telah terlampaui. “Keterlambatan
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyambut positif keputusan pemerintah yang menunda penerapan pajak bagi pelaku usaha e-commerce dan marketplace. Menurutnya, kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha online, khususnya UMKM (usaha mikro kecil menengah), agar lebih bersemangat mengembangkan usahanya. “Saya kira ini satu kabar baik. Ketika pemerintah menunda untuk memungut pajak dari
Brebes (05/10) — Pengembangan seni tari tradisional di Brebes mendapat sorotan serius dari Komisi X DPR RI. Melalui kegiatan pagelaran seni tari di Sekolah Islam Terpadu Yayasan Harapan Umat, Brebes, pada Sabtu (4/10/2025), Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa kesenian lokal harus dikembangkan dengan inovasi agar mampu bersaing dan tidak hilang
Ambon (05/10) — Hari pertama dalam kunjungan kerja masa reses Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Maluku, Hj Meity Rahmatia meminta lembaga pemasyarakatan di daerah kepulauan memaksimalkan teknologi komunikasi warung telepon khusus pemasyarakatan (Wartelsuspas). Tujuannya, menurut politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut, untuk memenuhi aspek kemanusiaan dan hak-hak narapidana dalam berkomunikasi dengan
Jakarta (04/10) — Anggota DPR – RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX Ateng Sutisna menyoroti langkah Pemkab Subang yang tengah membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPDA) 2025–2030 sebagai landasan hukum pengembangan sektor pariwisata di Subang. Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan daerah, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya konsistensi kebijakan
Bekasi (04/10) — Mencermati kompleksnya permasalahan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera (DPC PKS) Bekasi Timur Kota Bekasi melalui program Rumah Keluarga Indonesia (RKI) menyelenggarakan kegiatan temu Rumah Keluarga Indonesia dengan tema “Bersama PKS, Wujudkan Keluarga Tangguh Indonesia” pada Sabtu (4/10). Acara yang dilaksanakan di gedung serbaguna Binaul Ummah Kota
Jakarta (04/10) — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE. MM., menyambut baik pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis, 2 Oktober 2025. Sebagai perwakilan dari
Jakarta (04/10) — Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyayangkan tayangan Netflix yang menghadirkan konten LGBT di animasi anak. Sukamta mewanti-wanti jangan sampai tayangan tersebut masuk ke Tanah Air. “Sangat menyayangkan adanya tayangan Netflix dengan konten pro-LGBT dalam film animasi yang menjadi konsumsi anak-anak. Saya mendukung Komdigi untuk bertindak tegas, termasuk rencana Komdigi yang