Tegal (14/11) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, mendorong percepatan peta jalan transformasi guru non-ASN menjelang batas akhir penghapusan status honorer pada 31 Desember 2026. Gagasan ini mencakup konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes pada awal 2027 serta penyatuan status guru melalui revisi RUU Sisdiknas.
Paparan bertajuk Mewujudkan Ekosistem Guru Ideal & Peta Jalan Non-ASN Menuju 2027 tersebut disampaikan Fikri dalam Konvensi Guru bertema Transformasi Tata Kelola Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua di Universitas Harkat Negeri (UHN), Kota Tegal, Sabtu (14/11/2026).
Fikri, yang merupakan anggota Komisi X DPR RI periode Juni 2025 hingga November 2026 dan saat ini dipindah ke Komisi VII DPR RI, memetakan transisi aman untuk mengamankan ratusan ribu pendidik non-ASN yang terdata di Dapodik agar tidak memicu kekosongan guru di sekolah negeri, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bagi eks tenaga honorer kategori K1 dan K2 yang melampaui batas usia CPNS, ia menekankan jalur afirmasi PPPK dengan tambahan nilai dari masa pengabdian serta sertifikasi.
“Sesuai amanat UU ASN, akhir 2026 menjadi batas penutupan status honorer di sekolah negeri. Pada awal 2027, kita dorong skema transisi yang aman melalui konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes, sekaligus menghapus kastanisasi profesi guru,” ujar Fikri dalam paparannya.
Untuk sisa guru non-ASN setelah transisi tersebut, Fikri merinci skema berbasis usia. Pendidik berusia di atas 35 tahun diarahkan masuk jalur PPPK atau konversi sertifikasi, sedangkan yang berusia di bawah 35 tahun mengikuti seleksi CPNS.
Lebih jauh, anggota Komisi VII DPR RI yang sebelumnya membidangi pendidikan di Komisi X pada periode Juni 2025–November 2026 ini mengusulkan penghapusan kesenjangan antara guru negeri dan swasta. Melalui revisi RUU Sisdiknas, ia mendorong penyatuan nomenklatur agar tidak ada lagi kasta pembeda antara PNS, PPPK, honorer, negeri, maupun swasta.
Perjuangan yang dirintis di Komisi X tersebut juga meliputi dorongan kepada Presiden untuk mengangkat guru yang memenuhi kriteria menjadi PNS tanpa sistem kontrak.
Selain persoalan status, Fikri menyoroti tantangan pemerataan dan mutu pendidikan. Secara nasional, rasio guru dan murid Indonesia berada di angka 1:14, melampaui standar ideal 1:20 dan lebih baik dibandingkan Vietnam yang berada di rasio 1:24. Namun, distribusi guru dinilai masih menumpuk di perkotaan sehingga terjadi defisit di wilayah 3T.
Sebagai solusi, ia menawarkan redistribusi presisi dan penerapan guru multisubjek yang dibekali kompetensi mengajar kelas rangkap, mengadopsi model pedesaan di Brasil dan India. Di sisi kesejahteraan, guru swasta perlu mendapatkan standar upah minimum melalui subsidi pemerintah serta akses setara ke Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Untuk mendongkrak skor Programme for International Student Assessment (PISA), Fikri menekankan tiga langkah peningkatan mutu. Langkah tersebut meliputi seleksi ketat calon mahasiswa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), penguatan budaya kolaborasi mingguan lewat lesson study seperti di Tiongkok dan Vietnam, serta pengurangan beban administrasi agar guru kembali fokus menuntun literasi, numerasi, dan nalar siswa.