Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Komisi XII DPR Desak Pertamina Lakukan Revolusi Sistem Pengamanan Kilang: Kebakaran Harus Berhenti Selamanya

 

Jakarta (04/10) — Anggota Komisi XII DPR RI, H. Jalal Abdul Nasir, menyoroti serius insiden kebakaran yang kembali terjadi di Kilang Pertamina RU II Dumai. Ia menegaskan bahwa Pertamina harus melakukan pembenahan total agar kasus serupa tidak lagi terulang di masa mendatang. “Pertamina harus sangat berbenah. Kebakaran kilang tidak boleh lagi dianggap sebagai hal yang

Ateng Sutisna Dorong Perlindungan Ahli Kasus Lingkungan dari Tuntutan Balik SLAPP

 

Jakarta (03/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan penuh bagi para ahli yang dimintai keterangan oleh Jaksa Negara dalam kasus lingkungan hidup. Dorongan ini menyusul komitmen Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang telah menyatakan dukungan perlindungan terhadap ahli yang rentan menghadapi ancaman tuntutan balik, atau Strategic Lawsuit

DPR: Penutupan Sementara SPPG Bermasalah Sebagai Langkah Korektif untuk Perbaikan Program MBG

 

Jakarta (03/10) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, menilai keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah korektif yang perlu diapresiasi. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggapi persoalan kesehatan masyarakat, khususnya kasus keracunan yang dialami ribuan

Pengemudi Tak Boleh Lagi Jadi Kambing Hitam, PKS Desak Revisi UU Lalu Lintas yang Berkeadilan

 

Jakarta (03/10) — Di Ruang Komisi V DPR RI, berlangsung audiensi antara Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi V, Menteri Perhubungan, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta perwakilan asosiasi pengemudi dari Asosiasi Pengemudi Independen (ASPI) dan Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (ASRBPI). Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari rapat sebelumnya pada 4 Agustus lalu, khusus membahas revisi

BKSAP Kecam Israel yang Mencegat Kapal Bantuan untuk Gaza

 

Jakarta (03/10) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam keras tindakan Israel yang mencegat dan menghalangi armada kapal bantuan kemanusiaan Sumud Global Flotilla yang sedang menuju Gaza. Armada ini membawa bantuan medis, pangan, serta relawan internasional untuk mendukung rakyat Palestina yang tengah mengalami krisis kemanusiaan akibat Israel. Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali

Wakil Ketua Komisi I Kecam Keras Israel yang Mencegat dan Menangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

 

Jakarta (02/10) — Pasukan Israel berhasil mencegat 14 kapal yang membawa aktivis internasional dan bantuan kemanusiaan dalam misi Global Sumud Flotila menuju Gaza. Sementara sebanyak 223 orang dari 37 negara berada di atas kapal-kapal tersebut ditangkap pihak Israel. Sejauh ini masih ada sekitar 23 kapal yang dikabarkan berhasil lolos dari pencegatan dan melanjutkan pelayaran ke

Hendry Munief: TVRI Siap Jadi Penyiar Resmi Piala Dunia 2026, Dorong UMKM hingga Ekonomi Kreatif

 

Jakarta (02/10) — Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menyampaikan kabar penting terkait kesiapan TVRI sebagai penyiar resmi ajang Piala Dunia 2026. Hal ini disampaikan Hendry dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (02/10). Hendry menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan tindak

Yanuar Arif Dorong Revisi UU LPSK dan Kewarganegaraan: Lindungi Korban, Jaga Hak Diaspora Indonesia

 

Jakarta (02/10) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menegaskan pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Undang-Undang Kewarganegaraan. Kedua regulasi tersebut dinilai krusial untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan diaspora Indonesia tidak kehilangan hak kewarganegaraannya. Dalam sesi PKS Legislative Report jelang Rapat Paripurna DPR RI di