Anggota DPR RI yang juga Wakil Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid memimpin doa pelepasan jenazah KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) sebelum dimakamkan. Jenazah Gus Sholah dimakamkan di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur.
Anggota DPR RI yang juga Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-RI/DPD-RI Asal Aceh mendesak Kerajaan Thailand, membebaskan seluruh anak buah kapal (ABK) bersama dua nahkoda KM Perkasa Mahera GT 95 dan KM Voltus GT 9, dari berbagai tuduhan dan tuntutan.
Anggota Komisi III DPR, Achmad Dimyati Natakusumah meyakini bahwa akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Sejauh ini, Korps Adhyaksa sudah menetapkan lima orang tersangka.
Komisi X DPR RI kembali mendesak dan mengingatkan pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan status Pegawai Kategori 2 (K2) di seluruh instansi Pemerintah, terutama tenaga guru dan dosen. Tahun 2021 nanti, diupayakan tidak ada lagi tenaga honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan hal itu saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para pakar untuk memberi masukan terhadap RUU Penyiaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengatakan pupuk subsidi memiliki peranan penting dan strategis dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Hidayatullah menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta komisionernya sudah tak punya kredibilitas lagi karena lalai dalam mengawasi PT Asuransi Jiwasraya (persero). Sebagaimana diketahui Jiwasraya mengalami gagal bayar dan terindikasi merugikan negara sebesar Rp13,7 triliun.
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi menyampaikan sebaiknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bisa menjadi panglima (garda terdepan) dalam menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah NKRI dengan negara-negara lain.
Permasalahan daerah kepulauan juga menjadi penting untuk dicermati dan dibahas secara serius terkait dengan sederetan realitas yang mencuat. Diantaranya adalah secara sosiologis, Provinsi Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Kepulauan Babel, NTB, NTT, dan Sulut yang terbentang di NKRI mempunyai perbedaan yang spesifik dengan provinsi-provinsi lain
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menjelaskan perlu ada kajian yang strategis yang lebih mendalam terkait kebijakan pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan yang digelontorkan negara kepada Provinsi Papua, Papua Barat, Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta.