Komisi X DPR RI mengonsultasikan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Badan Keahlian (BK) DPR RI.Dua RUU itu adalah RUU Sistem Keolahragaan Nasional dan RUU Gerakan Pramuka. Dua RUU ini sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dari 12 RUU yang diusulkan Komisi X DPR RI.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid tidak setuju atas usulan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang hendak memotong uang saku jamaah haji dari 1500 Riyal menjadi 1000 Riyal. Menurutnya, pemotongan tersebut akan memberatkan jamaah haji.
Pemerintah dinilai absen dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Untuk itu, DPR berkepentingan untuk menyelamatkan 5,5 juta nasabah dengan cara mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) di DPR.
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan penambahan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) harus sejalan dengan peningkatan kualitas hasil pekerjaan pada Pilkada 2020.
Anggota DPR RI Hidayat Nur Wahid menunggu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangani tiga kasus besar.
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, kecewa karena masih banyak petani yang tidak mendapatkan subsidi pupuk. Dia menerangkan, selama kunjungan kerja reses sepanjang Desember-Januari ini, petani masih banyak yang menjerit lantaran tidak mendapat pasokan pupuk sebagaimana mestinya.
Anggota DPR RI Dimyati Natakusumah mendorong pemerintah pusat bertindak secara prefentif dalam melakukan penanganan bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lebak, Banten.
Kasus Jiwasraya merupakan bentuk fraud yang terorganisir dengan pola kecurangan pada sektor keuangan yang canggih dan kompleks. Hal ini perlu diungkap secara transparan dan akuntabel, termasuk 13 manajer investasi yang mengelola reksadana dan pembelian saham-saham terkait.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan wilayah perairan Natuna Utara perlu dijaga setiap saat agar tidak ada pihak asing yang melakukan pencurian ikan di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia tersebut.
Menyikapi penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Teddy Setiadi Anggota Komisi 2 DPR RI Fraksi PKS menyatakan kekecewaannya, terlebih lagi KPU adalah mitra kerja komisi 2 DPR RI.