PKS : Jika Merugikan Rakyat, Dengan Tegas Omnibus Law Kami Tolak
Fraksi PKS dipastikan akan lebih objektif dan all out membela rakyat lantaran kini mantap berada di luar kabinet Presiden Joko Widodo di parlemen.
Rubrik
Kutipan Media
HNW Desak Pemerintah Lakukan Protes Kepada India Terkait Warga Muslim
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendesak kepada pemerintah RI untuk segera melayangkan protes keras kepada pemerintah India yang tak bisa melindungi warga muslim mereka.
BURT DPR Nilai Pembangunan RJA Kalibata Belum Maksimal
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah menyayangkan pembangunan Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, Jakarta Selatan, yang dinilai belum maksimal baik dari segi pekerjaan maupun perkembangan pembangunannya yang lambat.
Komisi IX Dorong Kemenkes-Polri Tuntaskan Kasus Aborsi Paseban
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku Pimpinan Tim Kunlap Komisi IX DPR RI mendorong seluruh jajaran stakeholder terkait seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk menuntaskan permasalahan praktik aborsi illegal di Paseban, Jakarta Pusat.
WNI di Kapal Diamond Princess Minta Dievakuasi, HNW Berharap Presiden Jokowi Peduli
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid berharap video WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess sampai ke Presiden RI Joko Widodo.
Anggota DPR FPKS Nilai Pemerintah Tak Perlu Revisi APBN 2020
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menganggap bahwa pemerintah tidak perlu melakukan revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 meski perekonomian global dan domestik terancam oleh wabah virus corona.
Tingkatkan Peran dan Fungsi BAKN dengan Penguatan Kelembagaan
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menekankan pentingnya penguatan kelembagaan BAKN DPR RI dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya agar tidak hanya sebatas menelaah akuntabilitas keuangan negara saja. “BAKN harus menjadi sebuah lembaga yang bersifat tetap dan punya power. Setelah kelembagaan kuat, perlu ada mekanisme yang diatur di mana
Komisi X: SOP Kemenparekraf Belum Diterapkan Ihwal Penyebaran Virus Corona
Jakarta (17/2) Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengaku belum melihat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) ihwal penyebaran virus corona di dalam dunia Pariwisata. Padahal Kemenparekraf harus punya SOP khusus jika ternyata ada wisatawan yang tidak terdeteksi tapi ternyata sudah berada di Indonesia dan sudah
Anggota Komisi X Ledia Hanifa: Jabar Kekurangan SLB
Jakarta (17/2)- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan, ancaman defisit guru SLB di Jabar bukan isapan jempol belaka, namun nyata di depan mata. Menurutnya, ketersediaan guru kini menjadi persoalan utama yang dihadapi SLB di Jabar. Hal ini karena banyaknya guru SLB yang bakal memasuki masa pensiun dan tidak diimbangi oleh rekrutmen guru
PKS Kritik Usulan Pembangunan Gedung Baru Kemendikbud di Jakarta
Jakarta (17/2) Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah mengungkap rencana pembangunan gedung kementerian baru di Jakarta. Padahal, rencana ini bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu ia beberkan dalam diskusi hasil survei nasional Indo Barometer berjudul ‘Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari