Menanggapi hal ini, Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Indonesia Palestina (GKSB Indonesia-Palestina) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat langsung mengutuk keras langkah kontroversial anggota parlemen Israel ini. Menurutnya langkah itu bakal memicu penolakan keras dunia muslim karena situs sucinya dihancurkan oleh Israel.
Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan Pemilu 2024 tetap dilangsungkan secara proporsional terbuka.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet menyayangkan keputusan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anis Byarwati, menilai narasi mengenai beban utang Indonesia dalam kondisi yang aman ialah keliru. Salah satu sebabnya yaitu belanja bunga utang sudah mencapai 20% dari belanja pemerintah pusat.”Ini harus hati-hati, jangan dinarasikan yang bunga-bunga (baik-baik) saja,” ujar Anis melalui keterangannya yang dikutip pada Kamis (25/5).
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mengutuk keras aksi penembakan yang terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteng, Jakarta Pusat. Bukhori meminta peristiwa itu diusut sampai tuntas.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan Dirut Waskita Karya sebagai tersangka.
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendukung percepatan proyek revitalisasi infrastruktur saluran irigasi dari Bendungan Meninting ke bagian selatan Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) ditolak banyak masyarakat karena dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dibandingkan ke pekerja.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan persoalan proteksi keselamatan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berada di daerah perbatasan dan terpencil dimungkinkan masuk dalam materi pembahasan RUU omnibus law tentang Kesehatan.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melihat dan merespons dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pejabat di Lampung terhadap orang tua Bima Yudho Saputro. Mardani mengatakan jika terbukti ada intimidasi pejabat tersebut perlu ditegur.