Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Presidential Threshold 20% adalah inkonstitusional. Hal ini sejalan dengan sikap dan pandangan Partai Keadilan Sejahtera, yang sebelumnya juga pernah mengajukan uji materi untuk pasal yang sama, walaupun saat itu hasilnya adalah ditolak. Semoga dengan putusan MK yang terbaru
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan kritik terhadap komitmen Pemerintah dalam menghadirkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Hidayat saat menghadiri Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang membahas mengenai Pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah yang akhirnya memutuskan untuk melaksanakan putusan MK dan tidak memaksakan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada), serta membatalkan rencana revisi UU tersebut, setelah mendengarkan aspirasi para mahasiswa dan masyarakat luas yang menolaknya baik di
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyoroti seriusnya masalah pengelolaan sumber daya mineral oleh pemerintah yang dinilai tidak maksimal. Dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Mulyanto menekankan bahwa sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, terutama terkait tambang ilegal yang terus merugikan
Jakarta (14/07) — Anggota Dewan Fraksi PKS Komisi IV, Slamet mengungkapkan keprihatinannya terkait laporan salah satu LSM kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up dalam impor beras oleh Bulog dan Badan Pangan. Isu tersebut, berpotensi merugikan petani lokal dan mengancam ketahanan pangan nasional, menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan kalangan legislatif. Dengan perhatian
Jakarta (14/07) — Penambahan utang dengan skala jumbo dinilai akan berisiko pada kondisi keuangan negara. Terlebih jika berutang di tengah turunnya pendapatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Menambah utang dengan kondisi penerimaan negara yang tidak berkelanjutan tentu sangat beresiko,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kepada Media Indonesia, Sabtu (13/07/2024).
Jakarta (13/07) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menegaskan pentingnya menjaga integritas penyaluran pupuk subsidi menjelang Pilkada serentak 2024. Pria yang akrab disapa Akmal ini mengingatkan agar tidak ada upaya intervensi politik yang dapat mengganggu distribusi pupuk subsidi kepada petani yang membutuhkan. Menurut Akmal, anggaran tambahan untuk pupuk subsidi
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya Adiputra menolak usulan Wakil Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring Muhadjir Effendy yang akan memberikan bantuan sosial kepada pelaku judi daring (online). Alih-alih memberantas, usulan tersebut akan memperparah keadaan dimana para pejudi daring makin kecanduan serta merangsang munculnya pejudi-pejudi baru. “Mereka tentu akan berpikir, wah
Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi Presiden Jokowi yang telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN), sedangkan wakilnya adalah Raja Juli Antoni yang juga Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka