Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PKS: Harmonisasi 15 RUU Kabupaten/Kota Kalimantan Harus Perkuat Kepastian Hukum dan Pelayanan Publik

 

Jakarta (01/07) — aksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pengharmonisasian 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dukungan tersebut disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi DPR RI, Rizal Bawazier, mewakili Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna ke-22 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026

Ateng Sutisna Ingatkan Konversi LPG ke CNG Harus Beriringan Demi Ketahanan Energi Nasional

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan bahwa rencana pemerintah melakukan konversi LPG 3 kilogram menuju Compressed Natural Gas (CNG) tidak boleh dipertentangkan dengan pembangunan pabrik LPG domestik. Kedua kebijakan tersebut justru harus ditempatkan dalam satu kerangka besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus menjaga keberlanjutan

Perkuat Sinergi, BKSAP-MUI Akan Selenggarakan Konferensi Dukung Palestina

 

Jakarta (01/07) — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sepakat memperkuat sinergi dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina. Salah satu tindak lanjut yang disiapkan adalah penyelenggaraan konferensi bersama pada Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan lahirnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan audiensi dengan

Dua Tokoh Adat Terseret Proses Hukum, DPR Desak Perlindungan Nyata bagi Pembela HAM

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap tokoh masyarakat adat yang memperjuangkan hak ulayat di Kalimantan Barat dan Riau. Menurut Saadiah, negara harus memastikan aparat penegak hukum tidak menjadi instrumen yang membungkam perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya. Dikatakan Saadiah, dua kasus yang dibahas Komisi XIII DPR

Anggota Pansus Anis Byarwati Tegaskan Masukan RDPU Daerah Kepulauan Akan Diuji Kesesuaian Regulasinya

 

Jakarta (01/07) — Delapan provinsi anggota Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKSPK) bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Indonesia (APPKI) menitipkan puluhan poin usulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI, Selasa (30/6/2026). Pihak-pihak itu berharap seluruh masukan tidak hanya jadi pelengkap dokumentasi rapat saja. Untuk itu, Pansus memastikan bahwa

Berkonflik Selama 18 Tahun, BAM DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Plasma di Mandailing Natal

 

Jakarta (01/07) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong percepatan penyelesaian konflik kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, yang telah berlarut selama hampir 18 tahun. BAM mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), DPRD, dan pihak perusahaan untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan

Ketua BKSAP DPR RI: Perlu Ada Verifikasi NGO Filantropi Penghimpun Bantuan untuk Palestina

 

Jakarta (01/07) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat mendorong adanya mekanisme verifikasi terhadap lembaga filantropi atau organisasi nonpemerintah (NGO) yang menghimpun bantuan untuk Palestina. Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan bantuan masyarakat benar-benar sampai kepada rakyat Palestina. Hal itu disampaikan Syahrul usai audiensi BKSAP DPR

Rapat dengan KemenHAM, Saadiah Uluputty Lantang Bela Hak Jutaan Hektare Tanah Adat yang Dirampas Korporasi

 

Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menyuarakan keprihatinan mendalam atas perampasan tanah adat oleh korporasi tambang dan perkebunan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian HAM RI, Selasa (30/6/2026). Rapat yang turut dihadiri para tokoh adat dari Kalimantan Barat dan

Anis Byarwati: Formula Dana Khusus Kepulauan Wajib Masuk Batang Tubuh RUU

 

Jakarta (01/07) — Pasal afirmasi atas wilayah kepulauan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dinilai belum mampu menyelesaikan penentuan formula Dana Khusus Kepulauan (DKK). Mandeknya penghitungan dana itu menjadi perhatian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI. Terdapat usulan agar formula DKK dapat ditentukan di dalam rancangan beleid itu. Anggota Pansus

HUT Bhayangkara Ke-80, Aboe Bakar: Polri Harus Lebih Humanis

 

Jakarta (01/07) — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 menjadi momentum sakral bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk merefleksikan diri serta memperkuat komitmennya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menyampaikan ucapan selamat sekaligus memberikan sejumlah catatan strategis terkait arah penegakan hukum di tanah air. “Saya