Jakarta (01/07) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna mengingatkan bahwa rencana pemerintah melakukan konversi LPG 3 kilogram menuju Compressed Natural Gas (CNG) tidak boleh dipertentangkan dengan pembangunan pabrik LPG domestik. Kedua kebijakan tersebut justru harus ditempatkan dalam satu kerangka besar untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Indonesia masih menghadapi persoalan dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional. Konsumsi LPG nasional telah mencapai kisaran 8,5 hingga 9,27 juta metrik ton per tahun, sementara produksi domestik hanya berada pada kisaran 1,8 hingga 1,98 juta metrik ton per tahun. Kondisi tersebut menyebabkan sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih harus dipenuhi melalui impor.
“Yang harus dikurangi adalah ketergantungan terhadap LPG impor, bukan mematikan produksi LPG dalam negeri. Setiap ton LPG yang bisa diproduksi di dalam negeri tetap sangat penting bagi penghematan devisa dan ketahanan energi nasional,” ujarnya.
Dalam beberapa waktu muncul dua kebijakan yang sekilas terlihat bertolak belakang. Di satu sisi, pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan LPG domestik seperti LPG Plant Cilamaya di Jawa Barat. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan roadmap konversi LPG 3 kilogram menuju CNG.
Kedua agenda tersebut sebenarnya tidak saling meniadakan. Pembangunan tersebut tetap memiliki relevansi mengingat besarnya defisit pasokan LPG nasional. Ia menilai optimalisasi gas bumi domestik melalui pembangunan fasilitas pengolahan LPG merupakan langkah strategis.
Ia mencontohkan pembangunan LPG Plant Cilamaya di Kabupaten Karawang yang memanfaatkan pasokan gas dari wilayah Offshore North West Java (ONWJ). Fasilitas yang dikelola PT Energi Nusantara Perkasa tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 163 metrik ton LPG per hari atau sekitar 59 ribu metrik ton per tahun.
“Pabrik tersebut harus dipahami sebagai benteng dalam mengurangi impor. Kontribusinya mungkin belum menutup seluruhnya, tetapi karena defisit kita sangat besar, seluruh produksi domestik harus diserap dan diperkuat,” tegasnya.
Di sisi lain, ia mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan CNG sebagai alternatif pengganti LPG bersubsidi sepanjang dilaksanakan secara bertahap, berbasis kajian, dan tidak membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha mikro.
CNG juga memiliki potensi besar karena memanfaatkan gas bumi domestik yang ketersediaannya relatif lebih baik dibandingkan komponen LPG. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa program konversi tersebut tidak mudah.
CNG disimpan pada tekanan sangat tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar. Karenanya membutuhkan standar keselamatan yang ketat, teknologi tabung dan regulator yang teruji, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai.
Ia menilai implementasi CNG paling realistis dilakukan di wilayah yang memiliki kedekatan dengan jaringan gas, kawasan industri, dan kota-kota besar yang telah memiliki infrastruktur pendukung. Sementara itu, LPG masih akan menjadi pilihan bagi wilayah yang belum memiliki jaringan distribusi gas yang memadai.
“Tidak semua wilayah bisa dipaksa masuk ke satu model energi. Karena itu pendekatannya harus berbasis wilayah, bukan kebijakan seragam dari pusat,” jelasnya.
Sehingga besarnya beban subsidi LPG 3 kilogram memang perlu dikendalikan. Namun tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengganggu akses energi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mendorong pemerintah menyusun peta jalan energi rumah tangga yang terintegrasi antara LPG domestik, CNG, jaringan gas kota (jargas), kompor listrik, hingga alternatif lain seperti Dimethyl Ether (DME). Menurutnya, tidak ada satu solusi tunggal yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan energi yang sangat beragam.
Sebagai langkah pengawasan, ia meminta pemerintah memastikan lima hal. Pertama, seluruh aspek keselamatan harus diuji secara transparan dengan melibatkan lembaga independen. Kedua, skema pembiayaan tidak boleh menambah beban masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur distribusi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Keempat, pembangunan pabrik LPG domestik harus terus diperkuat untuk menekan impor. Kelima, reformasi subsidi energi harus diarahkan agar lebih tepat sasaran.
“Kami akan terus mengawal agar kebijakan energi ini aman, terjangkau, dan adil bagi rakyat. Konversi CNG boleh berjalan, pembangunan pabrik LPG domestik harus diperkuat. Keduanya bagian dari strategi menuju kemandirian energi nasional,” pungkasnya.