Jakarta (19/10) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, menegaskan bahwa pejabat publik harus mengedepankan kepemimpinan yang melayani dan menghadirkan kebijakan inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang berlangsung pada 19–20 Oktober 2026 di Jakarta.
Bimteknas bertema Kepemimpinan yang Melayani dan Kebijakan Publik yang Inovatif tersebut diikuti sekitar 1.600 pejabat publik PKS, meliputi anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala dan wakil kepala daerah.
“Dua kata kuncinya, melayani dan inovatif. Kita ingin meminta, mendorong, dan menginstruksikan kepada seluruh pejabat publik, baik yang di legislatif maupun di eksekutif, untuk memiliki kepemimpinan yang melayani dan menghasilkan kebijakan yang inovatif,” ujar Kholid.
Menurutnya, kepemimpinan tidak boleh berhenti pada penyampaian gagasan, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran langsung di tengah masyarakat, kemampuan mendengarkan aspirasi, serta keberanian meninggalkan pola kebijakan yang sekadar business as usual.
Sebagai bentuk inovasi, Kholid mendorong penguatan regulasi keadilan iklim untuk memberikan perlindungan khusus bagi masyarakat dan daerah rentan terdampak krisis iklim. Ia menekankan pentingnya skema pendanaan iklim, keberpihakan kepada wilayah pesisir dan rawan banjir, serta perlindungan bagi petani yang mengalami gagal panen.
“Kita ingin agar kita punya sebuah aturan atau hukum yang memberikan rasa keadilan buat daerah-daerah yang sangat rentan dengan dampak dari krisis iklim,” tegasnya.
Kholid juga menyoroti perlunya optimalisasi ekonomi dan keuangan syariah melalui pengembangan zakat, wakaf, industri halal, serta instrumen pembiayaan inovatif seperti sukuk daerah. Menurutnya, besarnya potensi Indonesia harus diikuti kebijakan yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat.
Menanggapi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kholid menyatakan PKS sebagai mitra koalisi mengapresiasi sejumlah capaian pemerintah, tetapi tetap memberikan catatan konstruktif, terutama terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita melihat bahwa MBG ini niat Presiden Prabowo sangat mulia untuk memberikan asupan gizi yang baik untuk anak-anak didik kita. Namun, dalam eksekusinya kita melihat, harus kita akui ada berbagai macam catatannya,” ungkapnya.
Ia meminta perbaikan tata kelola, pengawasan pengadaan, dan ketepatan sasaran program, dengan target tidak ada lagi kasus keracunan maupun korupsi. Kholid turut mendorong peningkatan pengawasan pengelolaan hutan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah.
Selain itu, Kholid menekankan pentingnya etika dan kompetensi komunikasi politik di era digital. Pejabat publik, menurutnya, harus memahami bahwa setiap pernyataan di media sosial dapat berdampak luas sehingga diperlukan kecakapan dan tanggung jawab dalam berkomunikasi.
“Sebagai mitra koalisi, kami berkepentingan bahwa pemerintahan Pak Prabowo berjalan sukses. Suksesnya pemerintah ini juga kebahagiaan yang diinginkan oleh masyarakat,” pungkasnya.