Jakarta (19/10) — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota DPR RI Fraksi PKS, M. Kholid, mengajak seluruh pejabat publik PKS meneladani kepemimpinan Nabi Yusuf AS yang mengedepankan integritas, kompetensi, dan visi dalam menjalankan amanah pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan dalam pemerintahan harus menjadi jalan untuk menghadirkan perubahan dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kholid saat memberikan pengantar sebelum Pidato Politik Kebangsaan Presiden PKS, Al Muzzammil Yusuf, dalam rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 di Jakarta, 19–20 Oktober 2026.

Kholid menjelaskan bahwa tema Bimteknas, Kepemimpinan yang Melayani dan Kebijakan Publik yang Inovatif, terinspirasi dari keteladanan Nabi Yusuf AS. Ia menggambarkan Nabi Yusuf sebagai sosok pemimpin reformis yang memilih berkontribusi dari dalam struktur pemerintahan untuk menghadirkan perubahan.

“Nabi Yusuf adalah tipologi kepemimpinan yang reformis. Dia berjuang dari dalam, artinya koalisi,” ujar Kholid.

Menurutnya, keteladanan tersebut tercermin dalam dua karakter utama yang disebutkan dalam Surah Yusuf, yakni hafizun dan alim. Keduanya menggambarkan pentingnya integritas dan kemampuan dalam mengemban tanggung jawab publik. Pejabat publik tidak cukup hanya memiliki komitmen moral, tetapi juga harus mempunyai kapasitas dan visi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Adalah sosok yang berintegritas, yang punya amanah, dan juga alim, punya kompetensi, punya visi yang besar untuk membangun bangsa,” jelasnya.
Kholid turut menyoroti kemampuan Nabi Yusuf dalam mengantisipasi masa kelimpahan dan krisis melalui pengelolaan sumber daya yang terencana. Ia mengaitkan keteladanan tersebut dengan pentingnya kebijakan publik yang berpandangan jauh ke depan, terutama dalam menjaga ketahanan ekonomi dan memastikan tersedianya dukungan bagi masyarakat ketika menghadapi kesulitan.

Dalam konteks pemerintahan saat ini, Kholid menekankan bahwa keterlibatan PKS dalam koalisi harus disertai tanggung jawab untuk menghadirkan pembaruan. Karena itu, para pejabat publik perlu mengedepankan pelayanan, memperkuat kompetensi, serta mendorong kebijakan inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi.

“Kami berharap dengan tema ini, kepemimpinan yang melayani dan kebijakan yang inovatif, kita berjuang bersama pemerintah dan jadikanlah kita pribadi-pribadi yang reformis, yang hafizun alim,” tegasnya.

Melalui Bimteknas 2026, Kholid berharap para pejabat publik PKS dapat memperkuat integritas dan kapasitas kepemimpinan sehingga peran mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berorientasi pada kepentingan rakyat.