Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026

 

PENDAPAT MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2026 Disampaikan Oleh​: Ecky Awal Mucharam Nomor Anggota ​: A-454 Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera Untuk Kita Semua, Bismillahirrahmanirrahim, Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yang terhormat Menteri

PENDAPAT ​​FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYUSUNAN PERUBAHAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025-2029,PERUBAHAN KEDUA PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025, DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2026

PENDAPAT ​​FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYUSUNAN PERUBAHAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025-2029,PERUBAHAN KEDUA PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025, DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2026

 

PENDAPAT ​​FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENYUSUNAN PERUBAHAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025-2029,PERUBAHAN KEDUA PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025, DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2026 ============================================================== Disampaikan oleh​: H. Yanuar Arif Wibowo, S.H. Nomor Anggota​: A-468 Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati: – Pimpinan

Sekjend PKS Kholid Soroti Lonjakan Premi Asuransi Kesehatan Hingga 43 Persen

Sekjend PKS Kholid Soroti Lonjakan Premi Asuransi Kesehatan Hingga 43 Persen

 

Jakarta (18/09) — Sekjen DPP PKS yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid menyoroti lonjakan premi asuransi kesehatan yang meningkat hingga 43 persen pada 2024. Kenaikan ini dinilai memberatkan masyarakat dan perlu mendapat perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurutnya, penyebab utama kenaikan premi tidak hanya karena inflasi medis yang dipicu oleh

Saadiah Uluputty Tekankan Kejelasan RUU PIP: Hindari Dominasi Eksekutif, Jaga Substansi Ideologi

Saadiah Uluputty Tekankan Kejelasan RUU PIP: Hindari Dominasi Eksekutif, Jaga Substansi Ideologi

 

Jakarta (18/09) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, S.T., menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) harus menekankan kejelasan nomenklatur serta substansi nilai-nilai Pancasila yang akan diatur. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ahmad Basarah, Alvara Institute, dan Kepala BKD

Habib Idrus Apresiasi Skema 5% Asuransi: Dorong Industri Tumbuh Tanpa Bebani APBN

Habib Idrus Apresiasi Skema 5% Asuransi: Dorong Industri Tumbuh Tanpa Bebani APBN

 

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Habib Idrus, memberikan apresiasi atas keberhasilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menurunkan skema kontribusi program dari 10% menjadi 5%, dalam upaya penguatan sektor perasuransian. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Ketua OJK dan Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perasuransian,

Riyono Soroti RUU PIP: Objektifikasi Pancasila Jadi PR Utama

Riyono Soroti RUU PIP: Objektifikasi Pancasila Jadi PR Utama

 

Jakarta (18/09) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKS, Riyono, S.Kel., M.Si., menegaskan pentingnya menghadirkan Pancasila secara kontekstual dan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ahmad Basarah, Alvara Institute, dan Kepala BKD Setjen DPR RI terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang

Pimpinan Komisi I DPR Sebut Tantangan Djamari Chaniago Besar dan Berbahaya

Pimpinan Komisi I DPR Sebut Tantangan Djamari Chaniago Besar dan Berbahaya

 

Jakarta (18/09) — Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyebut tantangan yang akan dihadapi Menko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) baru, Djamari Chaniago, tidaklah mudah dan berbahaya. “Saya berharap beliau sebagai Menko Polkam dapat menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah dan di masa dunia yang berbahaya,” ujar Sukamta kepada Kompas.com, Kamis (18/9/2025).

Setujui Kenaikan Anggaran, Fikri Sebut Riset BRIN Penting untuk Pendampingan MBG

Setujui Kenaikan Anggaran, Fikri Sebut Riset BRIN Penting untuk Pendampingan MBG

 

Jakarta (18/09) — Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk tahun 2026. Anggaran BRIN disepakati naik sebesar Rp300 miliar, sehingga total alokasi yang ditetapkan menjadi Rp6.144,6 miliar. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dengan BRIN pada Senin (15/9/2025).

Ateng Sutisna Ingatkan Banjir di Bali Makin Tegaskan Climate Change Bukan Cerita Bohong

Ateng Sutisna Ingatkan Banjir di Bali Makin Tegaskan Climate Change Bukan Cerita Bohong

 

Jakarta (18/09) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti peristiwa banjir di Bali yang terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun korban jiwa. Menurutnya, banjir di Bali semakin menegaskan bahwa perubahan iklim (climate change) adalah ancaman nyata, bukan sekadar cerita bohong. “Sejak dari zaman dahulu (terkecuali pada jaman nabi

Saadiah Uluputty Tegaskan Desa dalam Kawasan Hutan Harus Dibebaskan Demi Keadilan Rakyat

Saadiah Uluputty Tegaskan Desa dalam Kawasan Hutan Harus Dibebaskan Demi Keadilan Rakyat

 

Jakarta (16/07) — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, menegaskan pentingnya keberpihakan negara terhadap desa-desa yang masih berstatus berada dalam kawasan hutan maupun kawasan transmigrasi. Menurut Anggota Baleg DPR ini, kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang telah turun-temurun tinggal dan mengelola tanah adat, namun justru terjebak dalam kemiskinan struktural akibat regulasi