Jakarta (19/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Sukabumi, drh. Slamet, menyampaikan kritik dan catatan penting terhadap kebijakan impor etanol bebas tarif sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian RI di Senayan. Slamet menilai, meski
Jakarta (19/09) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, drh. Slamet, menyoroti rencana pendanaan besar dalam program Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030 yang membutuhkan total dana sekitar Rp400 triliun untuk mencapai target penyerapan karbon lebih tinggi dibanding emisi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030. Menurutnya, meskipun
Jakarta (19/09) — Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, mendorong perbankan nasional untuk lebih giat dan kreatif dalam menyalurkan kredit usaha. Menurutnya, momentum penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi 4,75% harus dimanfaatkan sektor perbankan dengan mencari terobosan pembiayaan yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi nasional dan membuka lebih banyak lapangan kerja. “Penurunan suku
Jakarta (19/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) harus benar-benar diarahkan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Ia menilai, RUU ini tidak boleh menjadi formalitas kelembagaan tanpa menyentuh kebutuhan rakyat. Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI pada
Jakarta (19/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap penguatan komunitas melalui penyerahan bantuan pengeras suara untuk Komunitas Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan rumah baca. Bantuan ini menjadi wujud nyata dukungan beliau terhadap aktivitas masyarakat yang sering berkumpul untuk rapat, kajian, maupun kegiatan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan. “Pengeras
Jakarta (19/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menilai penetapan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 serta Prolegnas Prioritas 2025–2026 merupakan agenda strategis yang akan menentukan arah pembentukan regulasi lima tahun ke depan. Menurutnya, keputusan ini adalah peta jalan penting yang harus menjawab tantangan bangsa sekaligus menghadirkan keberpihakan nyata
Jakarta (19/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) tidak boleh berhenti pada tataran kelembagaan semata. Menurutnya, Pancasila harus hadir sebagai pedoman nyata dalam setiap kebijakan agar rakyat merasakan keadilan sosial secara konkret. Dalam rapat Badan Legislasi DPR RI
Padang (18/09) — Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh menegaskan Petani Milenial alias regenerasi petani menjadi tantangan kedepan termasuk isu krusial di Sumatera Barat. Melalui program Sumbar Cerdas Bertani, Rahmat mengajak generasi muda terlibat aktif dalam pertanian modern agar sektor ini tidak hanya bertahan, namun juga berkembang mengikuti tuntutan zaman. Hal itu disampaikannya dalam
Jakarta (18/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyampaikan pandangan resmi atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI. Pandangan ini disampaikan oleh Ecky Awal Mucharam, Anggota Badan Anggaran Fraksi PKS, yang menegaskan bahwa APBN adalah instrumen fundamental negara untuk mencapai tujuan berkonstitusi:
Jakarta (19/09) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan legislasi yang berpihak pada rakyat dalam Rapat Badan Legislasi DPR RI yang membahas Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2025–2029, Perubahan Kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, serta Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. Anggota Badan Legislasi dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, menyampaikan pandangan resmi