Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Nevi Zuairina: Pemasangan Lampu Jalan di Padang Rajo Bukti Kepedulian untuk Masyarakat

 

Lima Puluh Kota (18/09) — Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat dengan merealisasikan pemasangan lampu jalan di Padang Rajo. Kehadiran penerangan jalan ini disambut dengan rasa syukur dan terima kasih dari warga yang selama ini merasakan gelapnya jalanan pada malam hari. Mereka menilai inisiatif ini bukan hanya

Aleg PKS Alifudin Dorong Penguatan UMKM di Subang Melalui Pelatihan dan Monitoring

 

Subang (17/09) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, H. Alifudin, SE. MM., melakukan kunjungan kerja ke Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk mendorong penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dalam kunjungan tersebut,

Aus Hidayat Nur Dorong Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintahan Daerah

 

Palembang (17/09) — Anggota Komisi II DPR RI mendorong percepatan sistem digitalisasi di lingkup pemerintahan daerah karena hal tersebut menjadi solusi untuk kendala dan permasalah umum pelayanan publik. Hal tersebut ia sampaikan pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, Rabu 17 September 2025 di Palembang. “Kendala dan permasalahan umum pelayanan

Satu dari 10 Produk Kesehatan di RI Bermasalah, DPR: Negara Harus Lindungi Konsumen

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti laporan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menyebut 1 dari 10 produk kesehatan di Indonesia teridentifikasi palsu, ilegal, atau bermutu rendah. “Temuan ini harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret. Jangan sampai masyarakat mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan akibat lemahnya pengawasan peredaran obat

Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara

 

  PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN RUANG UDARA ====================================================== Disampaikan oleh: H. Yanuar Arif Wibowo, S.H. Nomor Anggota    : A-468   Bismillahirrahmanirrahiim Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh Salam Sejahtera untuk kita semua   Yang kami hormati, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan

Anis Byarwati Desak Peran Strategis OJK: Soroti Tantangan Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam sektor perbankan nasional yang perlu diantisipasi ke depan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat terkait kondisi perbankan dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan pengawas. Menurut Anis, terdapat paradoks dalam kondisi perbankan saat ini. Secara kasat

Hidayat Nur Wahid Soroti Putusan MK: Perlu Jawaban atas Dampak Demokrasi dan Anggaran Pemilu

 

Jakarta (17/09) — Wakil Ketua MPR RI yang juga Anggota DPR RI Komisi VIII Fraksi PKS dari Dapil DKI Jakarta II, Hidayat Nur Wahid (HNW), menekankan pentingnya mengkaji secara serius implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/2024 terhadap kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Sekolah Konstitusi Fraksi PKS

Tifatul Sembiring: Reformasi Harus Selamatkan Negara Hukum, Bahas Ulang Ambang Batas Pemilu

 

Jakarta (17/09) — Ketua Fraksi PKS MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan pentingnya menjaga semangat reformasi agar tujuan menghadirkan negara hukum yang berkeadilan tetap terwujud. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada Sekolah Konstitusi Fraksi PKS, bertema “Putusan MK No. 135/2024, Implikasi bagi Penyelenggaraan Pemilu dan Partai Politik”, yang berlangsung di Ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks MPR

Legislator PKS Yanuar Arif Dorong Revisi UU LPSK Jadi Momentum Pulihkan Kepercayaan Publik pada Penegak Hukum

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif, menekankan pentingnya revisi Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai momentum untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Dittipidum Bareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung, dan Panitera Muda

Nasir Djamil Ingatkan Program ‘Jaksa Jaga Desa’ Harus Bebas dari Praktik Tak Resmi

 

Jakarta (17/09) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama KAJATI Sumut, KAJATI Sulsel, dan elemen masyarakat terkait pengaduan masyarakat dan permasalahan tanah Djoddo. Dalam rapat tersebut, Nasir Djamil menekankan pentingnya perhatian pemerintah