Jakarta (24/10) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS Ateng Sutisna menyoroti langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menegaskan Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Menurutnya, keputusan itu harus diapresiasi dan didukung serta menjadi pertimbangan bagi Pemerintah untuk meninjau ulang arah kebijakan pengelolaan energi panas bumi yang
Lombok (24/10) — Provinsi NTB termasuk daerah yang menjadi sasaran program tiga juta rumah oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KemenPKP). Pemerintah mengalokasikan sebanyak 2000 hingga 5000 unit rumah yang akan dibangun. Pembangunannya tersebar di sejumlah daerah di NTB. “Komisi V akan mendorong untuk terus direalisasikan. Karena ini sangat membantu masalah perumahan bagi masyarakat kita
Tual (24/10) — Saadiah Uluputty, ST, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, tiba di Ohoi Labetawi untuk meninjau langsung progres pembangunan Proyek Kampung Nelayan Merah Putih. Kunjungan ini bukan sekadar agenda kerja, tapi bagian dari perjalanan panjang aspirasi yang pernah beliau perjuangkan saat masih duduk di Komisi IV DPR RI, yang bermitra
Tegal (23/10) — Komite Olimpiade Internasional (IOC) mengancam akan memberikan sanksi dan melarang Indonesia menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional menyusul keputusan Pemerintah Indonesia menolak pemberian visa bagi delegasi Israel untuk bertanding di Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta. Menanggapi ancaman tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menegaskan
Banjar (23/10) — Anggota DPR RI sekaligus Anggota MPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengingatkan agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (12/10). Pernyataan tersebut disampaikan Habib Aboe
Ambon (23/10) — Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, ST, melakukan kunjungan kerja reses ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dalam rangka membahas penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dalam pembangunan infrastruktur daerah. Kunjungan yang berlangsung di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Para Kepala Bidang serta turut
Surabaya (23/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Timur I, Reni Astuti, menilai satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sejumlah capaian positif, terutama dalam aspek stabilitas politik dan penguatan sumber daya manusia. Hal tersebut disampaikan Reni dalam acara Diskusi Refleksi 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, H. Abdul Fikri Faqih, menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memastikan kesetaraan antara pendidikan umum dan keagamaan, serta menguatkan peran madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. “Jangan sampai RUU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi baru. Pendidikan umum dan keagamaan harus diakui setara sebagai bagian
Jakarta (23/10) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pematangan konsep dan skema pembiayaan dalam wacana penerapan wajib belajar 13 tahun yang tengah dibahas dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini disampaikan Fikri dalam sambutannya pada Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Wajib Belajar 13 Tahun dalam RUU
Jakarta (23/10) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Dr. Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus berpijak pada prinsip keadilan, inklusivitas, dan peningkatan mutu pendidikan nasional. Hal itu disampaikan Kurniasih dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Wajib Belajar 13 Tahun dalam RUU Sisdiknas: Analisis Konsep dan Implikasi