Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Nilai Pancasila Harus Tumbuh dari Kearifan Lokal: Saadiah Uluputty Ajak Masyarakat Tual Suarakan Perspektif Daerah dalam RUU BPIP

Nilai Pancasila Harus Tumbuh dari Kearifan Lokal: Saadiah Uluputty Ajak Masyarakat Tual Suarakan Perspektif Daerah dalam RUU BPIP

 

Tual (25/10) — Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty, ST menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Partisipasi Bermakna RUU BPIP yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Tual, Jumat (24/10). Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan ormas, OKP Cipayung Plus, tenaga

Turun Langsung ke Masyarakat, Jalal Abdul Nasir Serap Aspirasi Ribuan Warga Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta

Turun Langsung ke Masyarakat, Jalal Abdul Nasir Serap Aspirasi Ribuan Warga Kab. Bekasi, Karawang, dan Purwakarta

 

Karawang (25/10) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VII, H. Jalal Abdul Nasir, Ak, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dengan turun langsung ke berbagai wilayah di Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Sepanjang bulan Oktober, Jalal bertemu dengan ribuan masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari kader, simpatisan, relawan, tokoh agama,

Fikri Faqih: Revisi UU Sisdiknas Harus Perkuat Posisi Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

Fikri Faqih: Revisi UU Sisdiknas Harus Perkuat Posisi Pendidikan Keagamaan dan Pesantren

 

Tegal (24/10) — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus menjadi momentum untuk menguatkan posisi pendidikan keagamaan dan pesantren di Indonesia. Penegasan ini disampaikan Fikri Faqih saat menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di SMP Islam Terpadu Usamah, Kota Tegal pada

Apresiasi Sikap Tegas Menpora, HNW: Keputusan IOC Memberi Sanksi Indonesia Tidak Sesuai dengan Sportivitas dan Keadilan dalam Olahraga

Apresiasi Sikap Tegas Menpora, HNW: Keputusan IOC Memberi Sanksi Indonesia Tidak Sesuai dengan Sportivitas dan Keadilan dalam Olahraga

 

Jakarta (24/10) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., menilai keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) yang menjatuhkan pelarangan terhadap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional merupakan tindakan yang justru merusak sportivitas dan keadilan dalam olahraga. HNW juga mengapresiasi sikap tegas Menteri Pemuda dan

Aleg PKS Alifudin Apresiasi TVRI Raih Hak Siar Piala Dunia 2026: Sebuah Peluang Emas bagi Ekonomi Masyarakat

Aleg PKS Alifudin Apresiasi TVRI Raih Hak Siar Piala Dunia 2026: Sebuah Peluang Emas bagi Ekonomi Masyarakat

 

Pontianak (24/10) — Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Alifudin, SE. MM., menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Televisi Republik Indonesia (TVRI) atas keberhasilannya memperoleh hak siar resmi untuk perhelatan akbar sepak bola dunia, Piala Dunia 2026. Apresiasi ini disampaikannya di sela-sela agenda reses di

Fikri Faqih Dukung Keputusan Presiden Terkait Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah Indonesia

Fikri Faqih Dukung Keputusan Presiden Terkait Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah Indonesia

 

Jakarta (24/10) — Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (23/10/2025). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prabowo memutuskan bahwa bahasa Portugis akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia, sebagai bukti bahwa Brasil merupakan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. Prabowo juga telah menginstruksikan Menteri

Vonis Pelaku Kekerasan Seksual 19 Tahun Penjara di Kupang, Meity Rahmatia: Jangan Lagi Ada Anak-Anak Kita Jadi Korban!

Vonis Pelaku Kekerasan Seksual 19 Tahun Penjara di Kupang, Meity Rahmatia: Jangan Lagi Ada Anak-Anak Kita Jadi Korban!

 

Jakarta (24/10) — Majelis hakim pengadilan negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)  akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 19 tahun penjara kepada pelaku kekerasan seksual pada 3 anak, mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.  Pelaku dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana yang peristiwanya terjadi pada Mei 2024 dan Januari 2025. “Menyatakan Terdakwa Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja,

Kunjungan ke Pesantren Darunnajah, HNW: Pembentukan Ditjen Pesantren Kado Indah Presiden Prabowo Peringat Hari Santri Nasional

Kunjungan ke Pesantren Darunnajah, HNW: Pembentukan Ditjen Pesantren Kado Indah Presiden Prabowo Peringat Hari Santri Nasional

 

Jakarta (24/10) — Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang menyetujui peningkatan status dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah naungan Kementerian Agama. HNW sapaan akrabnya menyebut disetujuinya pembentukan Direktorat Jendral Pesantren pada tanggal 21 Oktober jelang Peringatan Hari Santri Nasional, adalah kado indah

Anggota Komisi X Ledia Hanifa: Pendidikan Keagamaan dan Urusan Agama Tidak Dipisahkan Namun Perlu Kewenangan Berbeda

Anggota Komisi X Ledia Hanifa: Pendidikan Keagamaan dan Urusan Agama Tidak Dipisahkan Namun Perlu Kewenangan Berbeda

 

Jakarta (24/10) — Persoalan pengelolaan pendidikan keagamaan menjadi salah satu isu yang mengemuka di dalam progres penyusunan Rancangan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang no 20 tahun 2003. Banyak pihak mempertanyakan apakah pendidikan keagamaan akan tetap berada di bawah Kementerian Agama atau ditarik ke Kementerian Dasar dan Menengah. Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa

HNW Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional yang Tegaskan Israel Langgar Hukum Internasional dan Wajib Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

HNW Apresiasi Putusan Mahkamah Internasional yang Tegaskan Israel Langgar Hukum Internasional dan Wajib Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

 

Jakarta (24/10) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A., mendukung advisory opinion yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang menyatakan Israel telah melanggar hukum internasional dengan terus melakukan pembatasan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mewajibkan Israel untuk membuka semua akses bantuan