Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

Author: Humas Fraksi PKS

Abdul Kharis Almasyhari Apresiasi Capaian Besar Sektor Pangan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Abdul Kharis Almasyhari Apresiasi Capaian Besar Sektor Pangan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

 

Jakarta (14/11) — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional. Abdul Kharis menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi

Surahman Hidayat Apresiasi dan Dorong Polri Usut Tuntas Jaringan Penculikan dan Jual Beli Anak Berkedok Adopsi di Medsos

Surahman Hidayat Apresiasi dan Dorong Polri Usut Tuntas Jaringan Penculikan dan Jual Beli Anak Berkedok Adopsi di Medsos

 

Jakarta (14/11) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Surahman Hidayat, memberikan perhatian khusus atas maraknya kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan orang dan praktik adopsi ilegal. Kasus penculikan BR (4) di Makassar yang kemudian dijual melalui grup Facebook bertema adopsi anak dan ditemukan di komunitas Suku Anak Dalam (SAD)

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) ============================================================   Disampaikan oleh     : Dr. H.M. Nasir Djamil, M.Si. Nomor Anggota        : A-436   Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.  Salam Sejahtera untuk kita semua.   Yang kami hormati: – Pimpinan dan para Anggota DPR

Festival Aspirasi BAM DPR RI, Aher Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

Festival Aspirasi BAM DPR RI, Aher Dorong Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel

 

Sumedang (14/11) — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI perdana menggelar Festival Aspirasi dengan tema ‘Mendorong Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Berkelanjutan’ di Gedung Technolife, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (13/11/2025). Kegiatan ini dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari unsur legislatif, eksekutif daerah, dan perwakilan berbagai komunitas masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil

Kurniasih Apresiasi Langkah Presiden Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Momentum Perbaikan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

Kurniasih Apresiasi Langkah Presiden Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Momentum Perbaikan Kesejahteraan dan Perlindungan Guru

 

Jakarta (14/11) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi dan memulihkan hak dua guru SMAN 1 Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Abdul Muis dan Rasnal, yang sebelumnya dipecat dan tersandung kasus hukum setelah membantu pembayaran gaji guru honorer melalui iuran sukarela orang tua murid. “Komisi X

Ledia Hanifa Ingatkan Guru BK Memantau Perkembangan Non Akademis Siswa

Ledia Hanifa Ingatkan Guru BK Memantau Perkembangan Non Akademis Siswa

 

Jakarta (13/11) — Menanggapi kasus perundungan (bullying) yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menyebutkan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencegah tindak perundungan di lingkungan pendidikan, baik sesama siswa, guru, orangtua bahkan anggota masyarakat. Menurut Ledia, perundungan tidak bisa hilang 100% karena adanya dinamika sosial antara individu maupun

DPR: Temuan BGN Harus Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Program MBG

DPR: Temuan BGN Harus Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Program MBG

 

Jakarta (13/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar menindaklanjuti temuan bahwa sekitar 48 persen kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan,” ujar Netty di Jakarta, Kamis (13/11).

Ateng Sutisna Dorong PUI Bangun Badan Usaha Mandiri untuk Kemandirian Umat

Ateng Sutisna Dorong PUI Bangun Badan Usaha Mandiri untuk Kemandirian Umat

 

Jakarta (13/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Ateng Sutisna, menerima aspirasi dari Ketua DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) yang menyampaikan keinginan organisasi untuk mengelola konsesi lahan hutan dan lahan produktif lainnya guna mendukung kegiatan organisasi, di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). PUI merupakan organisasi kemasyarakatan

Aher: Konflik Agraria Harus Diselesaikan dengan Keadilan Objektif, Bukan Sekadar Pandangan Subjektif

Aher: Konflik Agraria Harus Diselesaikan dengan Keadilan Objektif, Bukan Sekadar Pandangan Subjektif

 

Jakarta (12/11) — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), menegaskan pentingnya penyelesaian konflik agraria secara objektif dan adil dengan melibatkan semua pihak terkait. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI terkait permasalahan agraria yang melibatkan masyarakat Suku Anak Dalam, petani Kabupaten Batang Hari, dan petani Muaro

Habib Idrus: Stabilitas Moneter Harus Berdampak Nyata bagi Sektor Riil dan UMKM

Habib Idrus: Stabilitas Moneter Harus Berdampak Nyata bagi Sektor Riil dan UMKM

 

Jakarta (12/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti masih adanya kesenjangan antara stabilitas sistem keuangan nasional dan dampaknya terhadap sektor riil, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia