Jakarta (13/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Ateng Sutisna, menerima aspirasi dari Ketua DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) yang menyampaikan keinginan organisasi untuk mengelola konsesi lahan hutan dan lahan produktif lainnya guna mendukung kegiatan organisasi, di Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
PUI merupakan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan di Indonesia yang berpusat di Jawa Barat, dan memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, sosial, serta pemberdayaan umat.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PUI H. Raizal Arifin menjelaskan bahwa PUI mulai memikirkan pembentukan Lembaga Usaha Organisasi sebagai upaya membangun kemandirian finansial guna mendukung kegiatan sosial dan pengembangan dakwah.
Menanggapi hal itu, Ateng Sutisna memberikan arahan agar PUI segera menyiapkan langkah-langkah konkret dan strategi dalam membangun lembaga usaha yang profesional dan berdaya saing.
“Sudah saatnya PUI menjadi besar dengan memiliki badan usaha yang kuat, sebagaimana NU dan Muhammadiyah yang sudah lebih dulu bergerak di dunia usaha. Organisasi keagamaan tidak hanya perlu kuat secara dakwah, tapi juga secara ekonomi,” kata Ateng.
Ateng juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi berbasis koperasi di lingkungan PUI. Menurutnya, DPD PUI di setiap kabupaten dapat berperan sebagai koperasi induk bagi koperasi-koperasi di tingkat kecamatan, sehingga terbentuk sistem ekonomi yang terintegrasi dan berjenjang.
Selain itu, koperasi di tingkat kecamatan dapat difungsikan sebagai salah satu pemasok (supplier) bagi dapur-dapur MBG/SPPG, guna memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota di akar rumput.
“Saya siap mendukung kemitraan dengan koperasi-koperasi induk untuk membina dan memfasilitasi koperasi di level kecamatan. Dengan kolaborasi yang kuat, koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi umat,” ujar Ateng.
Politisi PKS itu juga mendorong PUI untuk menjalin pendekatan intensif dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian ESDM, guna menjajaki peluang kerja sama yang sesuai dengan ketentuan peraturan.
“Setelah ada peluang dan sinyal positif, maka PUI perlu menyiapkan tim, perencanaan usaha, dan investor agar dapat memenuhi kebutuhan permodalan sesuai arah bisnis yang akan dijalankan,” lanjutnya.
Sebagai anggota Komisi XII yang membidangi energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup, dan investasi, Ateng menyatakan kesiapannya untuk menjadi mitra PUI dalam proses pengembangan lembaga usaha tersebut.
“Saya siap membantu dan menjadi mitra dalam membangun badan usaha yang dikelola secara profesional, transparan, dan membawa manfaat bagi umat,” tegasnya.
Ateng menambahkan, langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran organisasi keagamaan dalam pembangunan nasional melalui pemberdayaan ekonomi berbasis umat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.