Jakarta (12/11) — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, menyoroti masih adanya kesenjangan antara stabilitas sistem keuangan nasional dan dampaknya terhadap sektor riil, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI bersama Dewan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11).

Dalam pandangannya, meski Bank Indonesia (BI) berhasil menjaga stabilitas moneter dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran, hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di sektor riil.

“Saya soroti adanya kesenjangan antara stabilitas sistem dan akses riil. Meskipun BI berhasil menjaga stabilitas moneter dan digitalisasi sistem pembayaran, tapi dampaknya belum terasa kuat di sektor riil. Ada lag di sini,” ujar Habib Idrus.

Lebih lanjut, legislator asal Banten itu menilai bahwa salah satu penyebab lambannya pertumbuhan sektor riil adalah tingginya margin pembiayaan pada perbankan syariah serta terbatasnya likuiditas dan instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar.

“Biaya pembiayaan syariah yang belum efisien mencapai 7,5 miliar. Target utamanya seharusnya menurunkan margin pembiayaan yang masih tinggi. Likuiditas bank syariah terbatas, dan belum banyak instrumen keuangan syariah yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Selain itu, Habib Idrus juga menyoroti masih rendahnya literasi keuangan masyarakat dan banyaknya pelaku usaha yang belum memenuhi kriteria bankable. Kondisi ini membuat realisasi pembiayaan bagi sektor UMKM belum optimal.

“Akses pembiayaan UMKM masih terbatas. Realisasi fasilitasi pembiayaan baru sekitar 869 miliar. Banyak pelaku usaha yang belum bankable karena keterbatasan jaminan dan rendahnya literasi keuangan,” tegasnya.

Menutup pandangannya, Habib Idrus mendorong agar Bank Indonesia memperkuat peran kebijakan moneter yang lebih berpihak pada sektor riil dan memperluas akses pembiayaan produktif, terutama bagi pelaku UMKM dan lembaga keuangan syariah.

“Tiga hal ini penting untuk kita tangani bersama, yaitu margin pembiayaan yang tinggi, keterbatasan likuiditas, dan kesenjangan antara sistem moneter dan sektor riil. Solusinya harus diambil secara komprehensif oleh Bank Indonesia,” pungkasnya.