Logo Fraksi PKS

Website Resmi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Fraksi PKS Kreatif, Atraktif, Substantif

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

 

PANDANGAN FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA =================================================================   Disampaikan oleh     : Drs. H. Adang Daradjatun Nomor Anggota        : A-451   Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.  Salam Sejahtera untuk kita semua.   Yang kami hormati: – Pimpinan dan para Anggota Komisi III DPR RI – Menteri

Ateng Sutisna Dukung Langkah Wabup Sumedang Perketat Izin Zonasi Pemukiman Demi Keamanan Warga

 

Jakarta (26/11) — Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX dari Fraksi PKS Ateng Sutisna menanggapi langkah Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila yang meminta Disperkimtan lebih berhati-hati dalam memberikan rekomendasi izin zonasi pembangunan perumahan. Ateng menilai kebijakan tersebut sudah tepat di tengah meningkatnya pembangunan permukiman di Sumedang. “Langkah kehati-hatian ini harus kita dukung. Dengan kondisi

Fikri Faqih Ajak Guru Teladani Nabi Muhammad SAW, Kehebatan Pendidik Diukur dari Daya Tahan Murid Hadapi Tantangan

 

Jakarta (26/11) — Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., menekankan bahwa kehebatan seorang guru harus diukur dari keteladanan yang diberikan serta kemampuan melahirkan murid yang sanggup menghadapi segala tantangan. Hal itu disampaikan oleh pria yang akrab disapa Fikri itu saat peringatan Hari Guru Nasional (HGN)

HNW Dukung Fatwa MUI Pajak Berkeadilan, Dorong Penghapusan PBB Pesantren

 

Jakarta (25/11) — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan, termasuk penghapusan PBB bagi lembaga nirlaba seperti pesantren. Ia mendorong pemerintah segera mengimplementasikan fatwa tersebut agar pesantren tidak lagi terbebani pungutan yang semestinya dikecualikan. Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan yang dikeluarkan pada Munas XI (23/11) menegaskan zakat dapat

Soroti Kualitas Pekerjaan Indonesia, Anggota Komisi IX: Jauh Dari Kata Aman dan Upah Layak

 

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PKS, Gamal Albinsaid menyoroti serius penurunan kualitas pekerjaan di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang terserap, namun sebagian besar berada dalam pekerjaan paruh waktu (freelance) tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ia menyatakan angka pengangguran terbuka yang tercatat sekitar 4,85 persen, tidak menggambarkan kondisi

Dorong Swasembada, Johan Rosihan Soroti Produksi Kedelai Nasional yang Tak Kunjung Meningkat

 

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menyoroti stagnasi produksi kedelai nasional yang hingga kini masih jauh dari kebutuhan masyarakat. Dalam sesi PKS Legislative Report sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (25/11), Johan menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor kedelai. Ia menjelaskan

Nevi Zuairina Tekankan Transparansi dan Kehati-hatian dalam Penambahan Saham Pemerintah di PT Freeport Indonesia

 

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya transparansi, kehati-hatian, dan ketelitian dalam proses penambahan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11). Nevi menjelaskan bahwa Indonesia

RUU Hukum Acara Pidana Disetujui Paripurna, Adang Daradjatun Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Sistem Pemidanaan

 

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Adang Daradjatun, menyampaikan kabar baik terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang telah resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. Hal itu ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report menjelang Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa

Johan Rosihan Minta Pemerintah Perketat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

 

Jakarta (25/11) — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Johan Rosihan, menegaskan pentingnya perhatian serius pemerintah terhadap maraknya alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini ia sampaikan dalam sesi PKS Legislative Report sebelum Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11). Johan menyebut bahwa situasi alih