Jakarta (13/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Johan Rosihan, mendorong agar proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia segera dituntaskan sesuai mekanisme konstitusional. Menurutnya, percepatan proses tersebut penting untuk menghadirkan kepastian ketatanegaraan setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden.
Hal tersebut disampaikan Johan dalam wawancara bersama RRI Pro3, Jumat (13/11) pagi, menjelang rapat gabungan MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB.
Johan menjelaskan bahwa rapat gabungan tersebut akan melibatkan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR untuk membahas tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang saat ini mengalami kekosongan.
“Jadi nanti jam dua siang kita ada rapat gabungan yang agendanya sudah disampaikan oleh Pak Ketua MPR kemarin, yaitu menetapkan jadwal, membentuk tim verifikasi, dan menyiapkan surat kepada Presiden,” ujar Johan.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut menjelaskan bahwa mekanisme penggantian Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan berlangsung.
“Yang dimaksud dengan 60 hari itu adalah dari kosongnya [jabatan]. Kemarin pimpinan MPR secara kelembagaan sudah menerima surat pengunduran diri Wapres secara administratif. Kemudian, dalam rapat pimpinan ditegaskan bahwa kursi Wapres itu kosong. Nah, itulah titik nol dari 60 hari itu,” jelasnya.
Meski konstitusi memberikan batas waktu maksimal 60 hari, Johan menilai proses pengisian jabatan Wakil Presiden sebaiknya tidak berlarut-larut. Ia menyebut terdapat semangat bersama di lingkungan MPR untuk mempercepat penyelesaian proses tersebut.
“Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik. Prinsip yang berkembang, saya lihat suasananya di MPR itu lebih cepat, lebih baik,” tegas Johan.
Lebih lanjut, Johan menerangkan bahwa pemilihan Wakil Presiden dilakukan oleh MPR terhadap dua calon yang diajukan Presiden. Apabila kedua calon memperoleh suara sama banyak, pemilihan diulang satu kali. Jika hasilnya tetap imbang, Presiden memiliki kewenangan memilih salah satu dari kedua calon tersebut sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Di sisi lain, Johan mengajak publik untuk tidak memperpanjang polemik mengenai alasan pribadi di balik pengunduran diri Gibran. Menurutnya, perhatian saat ini perlu diarahkan pada kelancaran proses konstitusional dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
“Yang jelas beliau sudah menyatakan diri mundur. Soal alasannya, ya biarlah beliau yang simpan. Kita sebagai warga negara yang baik tidak usah mengusut-ngusut hati orang. Kita tangani saja secara konstitusional,” pungkas Johan.