Majalengka (12/11) — Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX, Ateng Sutisna, meminta pemerintah membuka jalur usaha yang sah bagi anggota Paguyuban Pengecer BBM Bersubsidi Majalengka. Menanggapi aspirasi paguyuban dalam kegiatan reses pada Minggu (08/11), ia menegaskan bahwa Solar subsidi dan Pertalite yang dibeli di SPBU untuk konsumsi sendiri tidak boleh dijual kembali melalui warung, kios, maupun pom mini di luar jaringan penyalur resmi.
“Saya memahami ada keluarga yang menggantungkan penghasilan pada usaha ini. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan syarat untuk masuk ke usaha yang sah, mendampingi pedagang yang sanggup memenuhinya, dan membantu yang perlu beralih usaha. Penjualan kembali di luar jalur resmi harus dihentikan. Warga yang berhak harus bisa membeli BBM sesuai peruntukan dan harga resmi,” ujarnya.
Menurutnya, persoalan pengecer BBM tidak cukup diselesaikan melalui penertiban semata. Pemerintah perlu membedakan antara kewajiban menegakkan aturan distribusi BBM dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari perdagangan eceran. Keduanya harus ditangani secara bersamaan tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Solar subsidi termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT), sedangkan Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Penyaluran keduanya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 beserta perubahannya. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi juga wajib mengikuti ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya.
Ia menegaskan bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian paguyuban, ataupun penggunaan dispenser tidak otomatis memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjual kembali BBM bersubsidi atau BBM penugasan. Penyaluran harus dilakukan melalui badan usaha dan jaringan penyalur yang memiliki izin serta penunjukan sesuai ketentuan.
Penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah juga dapat dikenai sanksi pidana apabila unsur pelanggarannya terpenuhi. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat memberikan pembenaran terhadap praktik penjualan kembali BBM subsidi hanya melalui kesepakatan informal atau kebijakan daerah yang bertentangan dengan ketentuan nasional.
Dari sisi masyarakat, praktik pembelian BBM di SPBU untuk dijual kembali berpotensi mengurangi ketersediaan bagi konsumen yang berhak. Warga yang seharusnya memperoleh BBM sesuai kuota dan harga resmi dapat menghadapi antrean lebih panjang atau terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi.
Di sisi lain, ia menilai pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan Pertamina Shop (Pertashop) sebagai bagian dari jaringan usaha resmi berskala mikro. Pelaku usaha yang telah menginvestasikan modal untuk menjalankan gerai dengan perizinan dan standar keselamatan seharusnya memperoleh kepastian berusaha. Penjualan BBM subsidi secara eceran di luar jaringan resmi dapat menciptakan persaingan yang tidak seimbang, terutama ketika produk yang dijual memperoleh keuntungan dari perbedaan harga BBM subsidi dan nonsubsidi.
Ia juga mengingatkan bahwa skema subpenyalur tidak dapat digunakan sebagai jalan pintas. Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2025, subpenyalur diperuntukkan bagi wilayah tertentu yang belum memiliki penyalur, terutama daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil, serta harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Untuk itu, ia mengusulkan empat langkah tindak lanjut. Pertama, Pemerintah Kabupaten Majalengka berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga untuk memetakan desa yang sulit memperoleh layanan BBM.
Kedua, pemerintah daerah memfasilitasi pendampingan bagi pengecer yang ingin beralih ke usaha resmi. Ketiga, akses konsumen yang berhak terhadap BBM subsidi perlu dipermudah. Keempat, pengawasan harus menyasar rantai pasok, mulai dari SPBU hingga titik penjualan.
“Saya akan mengusulkan agar aspirasi ini dibahas di Komisi XII bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dari Majalengka kita perlu membawa data yang jelas tentang desa yang sulit dilayani, pelaku usaha yang siap bermitra, dan warga yang membutuhkan surat rekomendasi. Dengan data itu, tindak lanjutnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.