Jakarta (13/11) — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Johan Rosihan, menegaskan bahwa proses pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka harus dilaksanakan secara konstitusional dengan mengedepankan kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan kondusivitas masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Johan seusai mengikuti Rapat Gabungan MPR RI bersama pimpinan fraksi-fraksi MPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa rapat paripurna MPR RI terkait proses pergantian Wakil Presiden dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Johan menjelaskan, penetapan jadwal tersebut mempertimbangkan ketentuan tenggang waktu 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna. Pimpinan MPR RI akan menyampaikan surat kepada Presiden, sementara panitia verifikasi dan panitia ad hoc dibentuk untuk mempersiapkan tahapan pergantian sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kenapa 14 hari? Itu adalah permintaan konstitusi. Secara filosofisnya, biar ada waktu tim verifikasi bekerja,” ujar Johan.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I tersebut menekankan bahwa pergantian Wakil Presiden tidak boleh semata-mata dipandang sebagai dinamika politik. Seluruh tahapan harus berpijak pada konstitusi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan negara.
“Pengunduran diri Mas Gibran itu adalah satu peristiwa politik. Tetapi penyikapannya harus berdasarkan konstitusi,” tegasnya.
Johan menggarisbawahi tiga prinsip utama dalam proses tersebut, yakni kepastian hukum, keberlangsungan pemerintahan, dan kondusivitas masyarakat. Menurutnya, mekanisme pergantian tidak boleh keluar dari ketentuan konstitusi, sekaligus harus dilaksanakan secara efisien agar tidak mengganggu agenda pemerintahan.
“Kita harus memberikan kepastian hukum soal ini. Karenanya tidak boleh proses pergantian itu di luar ketentuan konstitusi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa proses pergantian perlu diselesaikan tanpa berlarut-larut, mengingat Presiden memiliki berbagai agenda kenegaraan yang harus tetap berjalan. Karena itu, prinsip percepatan menjadi pertimbangan dalam penyusunan jadwal paripurna.
“Kita harus juga bisa memastikan keberlangsungan pemerintahan. Kita tahu bahwa Presiden ini banyak agendanya. Karena itu, prinsipnya tadi adalah lebih cepat, lebih baik,” jelasnya.
Selain kepastian hukum dan kesinambungan pemerintahan, Johan menilai masyarakat membutuhkan kejelasan agar dinamika politik terkait pergantian Wakil Presiden tidak berkepanjangan dan mengganggu kondusivitas nasional.
“Yang ketiga adalah memberikan kepastian kepada masyarakat agar tidak terlalu lama kita dicekoki dengan informasi-informasi seputar ini,” ujarnya.
Johan berharap seluruh tahapan yang telah disepakati MPR RI berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai konstitusi sehingga proses pergantian Wakil Presiden dapat memberikan kepastian bagi penyelenggaraan negara sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan dan ketenangan masyarakat.